Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemindahan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta Utara ke lokasi lain buntut insiden kebakaran beberapa waktu lalu mendapatkan kritik dari pengamat.
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto mengatakan, persoalan mepetnya Depo Plumpang dengan pemukiman masyarakat ini merupakan masalah klasik. Dulu saat dibangun sekitar tahun 1974, lokasi Plumpang ini relatif masih steril.
Namun, koordinasi yang kurang baik dalam pengelolaan tata ruang dengan pemerintah daerah menyebabkan makin bertumpuknya pemukiman mendekati depo. Jelas ini sangat berbahaya.
“Jadi koordinasi lintas kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga keamanan aset vital ini,” kata Toto kepada Kontan.co.id, Senin (6/3).
Baca Juga: Terminal BBM Plumpang Akan Dipindahkan ke Tanah Milik Pelindo
Dalam pandangan Toto, sebaiknya Pertamina dan atau Pemerintah membebaskan saja lahan pemukiman masyarakat tersebut sehingga posisi depo Plumpang lebih steril. Menurut dia, posisi depo Plumpang sangat strategis karena dekat pelabuhan dan infrastruktur jalan tol, sehingga memudahkan aspek distribusi.
“Maka dari itu memindahkan ke lokasi lain bukan pilihan ideal,” terang dia.
Toto mengingatkan, upaya preventif supaya insiden kebakaran tidak lagi terulang adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengurangi human error. Kemudian, lokasi objek vital harus steril. Caranya adalah dengan menggandeng pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk koordinasi menjaga aset tersebut.
Selain itu, Toto menyebut, agar Pertamina menggunakan teknologi canggih untuk mengurangi human error di lapangan.
Baca Juga: Bahas Nasib Relokasi Pasca Kebakaran Depo Plumpang, Menteri BUMN Gelar Rapat Sore Ini
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menegaskan Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) akan memindahkan terminal BBM Plumpang.
“Kami sudah merapatkan, terminal akan kami pindahkan ke tanah Pelindo. Kami sudah berkoordinasi dengan Pelindo yang lahannya sudah siap dibangun di akhir 2024. Pembangunan terminal yang baru ini memerlukan 2 tahun sampai 2,5 tahun,” kata Erick sesuai rapat dengan Pertamina di Kementerian BUMN, Senin (6/3).
Erick berharap dukungan dari Pemda dan masyarakat karena upaya ini merupakan bagian dari perlindungan masyarakat. Atas dorongan Presiden Joko Widodo, Pertamina akan membuat wilayah aman atau buffer zone di sekeliling wilayah terminal dan kilang milik perusahaan migas pelat merah ini.
“Tidak hanya di Plumpang tetapi juga di Balongan atau Semarang. Tapi khususnya di Plumpang jaraknya 50 meter dari tutup pagar. Tentu ini menjadi solusi bersama yang kami harapkan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Keamanan jadi prioritas kita,” imbuh Erick.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
