kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.920.000   30.000   1,04%
  • USD/IDR 16.900   45,00   0,27%
  • IDX 7.935   -168,62   -2,08%
  • KOMPAS100 1.117   -23,38   -2,05%
  • LQ45 816   -13,78   -1,66%
  • ISSI 278   -6,99   -2,45%
  • IDX30 426   -6,36   -1,47%
  • IDXHIDIV20 515   -6,10   -1,17%
  • IDX80 125   -2,26   -1,78%
  • IDXV30 139   -2,98   -2,10%
  • IDXQ30 139   -1,10   -0,79%

Penjualan pertamax sulit mencapai target


Rabu, 19 Desember 2012 / 16:21 WIB
Penjualan pertamax sulit mencapai target
ILUSTRASI. Kurs jual beli rupiah-dolar AS di BRI. KONTAN/Fransiskus Simbolon/05/09/2018


Reporter: Oginawa R Prayogo | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Penjualan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis pertamax milik PT Pertamina sulit mencapai target tahun ini. Sebelumnya, PT Pertamina menargetkan penjualan pertamax tersebut bisa mencapai satu juta kilo liter (kl).

Hal ini disampaikan oleh Suhartoko, Senior Vice President Fuel Marketing & Distribution Pertamina saat ditemui wartawan di Hotel Ritz Cartlon, Jakarta, Selasa (19/12). Suhartoko bilang, sampai Oktober 2012 lalu, penjualan pertamax baru mencapai 500.000 kilo liter (kl). "Ya sampai Oktober saja baru terealisasi 50% dari target," ujar Suhartoko.

Suhartoko bilang, target penjualan BBM non subsidi tersebut tidak tercapai karena ada beberapa faktor penyebabnya. "Faktor kompetitor, faktor disparitas harga yang sangat jauh, dan aturan pemerintah tentang mobil dinas yang wajib konsumsi BBM non subsidi yang tidak berjalan," ujar Suhartoko.

Suhartoko mengatakan, selama harga BBM subsidi terpaut jauh dengan harga BBM non subsidi, penjualan pertamax dan BBM non subsidi jenis lainnya tetap sedikit. "Semakin lebar jarak disparitas harga Premium dan pertamax, konsumsi pertamax juga sulit untuk naik," ujarnya.

Walaupun sudah ada aturan untuk menggunakan pertamax bagi PNS, BUMN dan BUMD, namun kata Suhartoko, aturan itu tidak berjalan. Sebab, , pemerintah daerah (pemda) belum menyiapkan anggaran untuk konsumsi pertamax yang harganya lebih mahal dibanding BBM subsidi.

"Pemda tidak mengoreksi anggarannya, sehingga harus diimbangi dengan perjalanan dinas yang dikurangi. Ujung-ujungnya mereka membeli sangat terbatas," kata Suhartoko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×