Reporter: Adi Wikanto | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Pemerintah boleh saja galau dalam menerapkan kebijakan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Namun, PT Pertamina sudah punya rencana jelas guna mencegah pembengkakan konsumsi BBM subsidi.
Caranya, dengan menerapkan Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMP) BBM melalui penggunaan teknologi informasi Radio Frequency Identification (RFID). Sebenarnya, penerapan RFID merupakan salah satu opsi pemerintah mengendalikan BBM subsidi, selain rencana kenaikan harga.
Hatta Rajasa, Menteri Koordinator bidang Perekonomian pernah bilang, RFID akan berlaku apapun kebijakan pengendalian BBM yang lain. Namun belum jelas, kapan pemberlakuan RFID.
Sedangkan Pertamina akan menerapkan RFID bertahap mulai Juli 2013. Itu untuk 437 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Bulan berikutnya, Agustus, RFID diterapkan di 323 SPBU di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Lampung dan September di Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung untuk 395 SPBU.
Setiap bulan, RFID akan menjamah SPBU di kota-kota lain. Pertamina menargetkan, pemasangan RFID kelar untuk seluruh SPBU yakni 5.027 unit pada Juni 2014. Konsepnya, RFID akan terpasang pada pada nozzle di SPBU dan lubang masuk tangki BBM di setiap kendaraan bermotor.
Suhartoko, Senior Vice President Fuel Marketing & Distribution Pertamina, bilang, penerapan RFID akan mendukung program pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Bila seluruh SPBU sudah terpasang RFID, akan memberi penghematan senilai Rp 6,15 triliun per tahun.
Jumlah itu terdiri dari penghematan Rp 4,39 triliun karena program pengendalian konsumsi BBM yang sudah berjalan sejak tahun lalu seperti larangan penggunaan BBM subsidi oleh kendaraan dinas pemerintah dan BUMN. Lalu Rp 1,76 triliun karena hilangnya kegiatan BBM subsidi secara ilegal.
"Bila pemerintah menambahkan program pengendalian volume dan frekuensi pengisian BBM, jumlah penghematan akan naik jadi Rp 10,43 triliun per tahun," tambah Suhartoko, dalam forum pimpinan media massa, Kamis (2/5) petang di Four Season Hotel. Nilai penghematan itu jauh lebih besar dibanding biaya penerapan dan operasional RFID yang mencapai sekitar Rp 800 miliar per tahun.
Dasar hukum
Namun, manajemen Pertamina mengaku, penerapan RFID butuh landasan hukum yang jelas. Itu untuk memasang RFID tag di setiap kendaraan bermotor milik konsumen. "saat ini Kementerian ESDM, Perhubungan dan Polri sedang mempersiapkan surat keputusan bersama (SKB) untuk aturan itu," kata Suhartoko.
Namun, kalaupun SKB itu tak kunjung datang atau terlambat kemunculannya, Pertamina bisa saja melaksanakan pemasangan RFID sesuai jadwal. Dasar hukumnya adalah surat keputusan BPH Migas tentang sistem pembayaran BBM subsidi bahwa perhitungan pembayaran tersebut berdasarkan titik serah, yakni saat BBM diterima konsumen. "Dulu perhitungan pembayaran BBM subsidi dihitung dari jumlah yang keluar dari depot, sekarang sudah berubah," terang Hanung Budya, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina di kesempatan yang sama.
Artinya, Pertamina harus menghitung jumlah BBM subsidi yang dibeli konsumen. Cara perhitungan itu hanya bisa dilakukan secara efektif dengan RFID. Dengan demikian, Pertamina bisa "memaksakan" pemasangan RFID di setiap kendaraan pribadi. Bila konsumen menolaknya, terpaksa tidak bisa mendapatkan BBM subsidi melalui SPBU.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
