Pertamina Ungkap Tantangan Sebelum E20 Diterapkan di Indonesia

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina (Persero) masih mematangkan kesiapan ekosistem energi terbarukan sebelum menerapkan pencampuran bioetanol 20% dengan bensin atau E20 secara lebih luas.

Kesiapan tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari ketersediaan pasokan bioetanol fuel grade, fasilitas blending, infrastruktur terminal BBM, hingga kemampuan SPBU dalam menerima dan menyalurkan bahan bakar dengan kandungan bioetanol lebih tinggi.

SVP Strategy and Business Development Pertamina, Ary Kurniawan menyatakan, Pertamina saat ini telah menjalankan penyaluran Pertamax Green 95 (PG95) yang merupakan campuran Pertamax (RON 92) dengan etanol 5% di wilayah Jawa, khususnya Jakarta dan Surabaya.

Meski demikian, skala penyaluran Pertamax Green 95 hingga kini masih terbatas. Produk tersebut belum didistribusikan secara masif ke seluruh jaringan SPBU.

"Jadi kalau terkait dengan E20 ya, kalau untuk E20 memang saya sudah mencatat bahwa di Pertamina sendiri sebenarnya kita ada program PG95, yaitu Pertamax Green 95, itu kita sudah mulai di wilayah Jawa untuk di Jakarta dan di Surabaya. Kita sudah menyalurkan sekitar 27.000 KL untuk 184 SPBU, memang programnya belum masif," ujarnya dalam IndoEBTKE ConEx 2026 di JIExpo Kemayoran Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Pasokan Bioetanol Jadi Tantangan E20

Ary menjelaskan, penerapan E20 membutuhkan kesiapan ekosistem secara menyeluruh, seperti yang telah dilakukan dalam pengembangan program biodiesel di Indonesia.

Salah satu tantangan utama berada pada sisi pasokan. Kapasitas produksi bioetanol fuel grade di dalam negeri saat ini dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan apabila program pencampuran bioetanol diperluas.

"Bagaimana kita bisa mensukseskan E20, kita harus melihat ekosistemnya secara komprehensif juga seperti biodiesel. Pertama terkait supply, kalau kita lihat program Kementerian ESDM untuk tahun 2026 dan 2027 adalah E5 untuk wilayah Jawa dan Bali, ini kebutuhannya untuk yang non-PSO ya, karena memang programnya itu rencananya di non-PSO, ada sekitar 3-4 juta KL bensin," tuturnya.

Menurut Ary, kebutuhan bioetanol untuk pelaksanaan program E5 diperkirakan mencapai sekitar 150.000 hingga 200.000 kiloliter (KL). Sementara itu, kapasitas pasokan domestik saat ini baru berada di kisaran 60.000 hingga 80.000 KL.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas produksi bioetanol menjadi salah satu prasyarat penting apabila pemerintah dan pelaku usaha ingin meningkatkan kadar campuran bioetanol hingga E20.

"Sehingga ini memang perlu digalakkan untuk program pengembangan bioetanol di dalam negeri. Karena kita masih punya molase, kita ekspor mungkin sekitar 600-800 ribu ton yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi bioetanol bisa sampai 150-200 ribu KL juga. Lewat Pertamina Power Indonesia ini lagi mengembangkan kilang bioetanol di Glenmore dengan kapasitas 30.000 KL. Jadi dari sisi supply itu penting," paparnya.

Infrastruktur E20 Mulai Dipersiapkan

Selain pasokan, Pertamina juga menyoroti kesiapan infrastruktur sebagai faktor penting dalam implementasi bioetanol. Saat ini, fasilitas penerimaan dan blending untuk produk dengan skema E5 telah tersedia di Jakarta dan Surabaya.

Penyesuaian fasilitas di terminal bahan bakar minyak (TBBM) juga terus dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga untuk mendukung perluasan distribusi bioetanol ke wilayah yang lebih luas.

"Jadi fasilitasnya itu sudah siap. Tentu saja kalau misalnya ini mau digalakkan untuk seluruh wilayah Jawa dan Bali dan juga nanti ke depannya nasional, ini kita perlu melakukan penyesuaian di terminal-terminal. Yang mana itu memang sudah disiapkan oleh teman-teman di Pertamina Patra Niaga," terangnya.

Ary mengatakan, proses penyesuaian teknis pada terminal penyaluran membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua tahun. Persiapan tersebut diperlukan agar fasilitas dapat menangani produk dengan kandungan bioetanol yang lebih tinggi.

Namun, tantangan tidak hanya berada di terminal BBM. Pertamina juga perlu memastikan kesiapan fasilitas penyimpanan di tingkat SPBU.

Karakteristik bioetanol yang lebih sensitif secara kimiawi membuat fasilitas penyimpanan dan penyaluran di SPBU perlu mendapatkan perhatian khusus sebelum implementasi E20 diperluas.

"Jadi untuk terminal-terminalnya ini sudah disiapkan untuk nanti bisa menerima E20. Butuh waktu 1-2 tahun untuk proses penyiapannya. Yang jadi isu itu adalah di SPBU, ini yang perlu juga dukungan dari pemerintah dan juga nanti dari Hiswana migas bagaimana kita menyiapkan SPBU untuk bisa menerima produk bioetanol," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News