Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam acara Rapat Pimpinan Peruri yang diselenggarakan pada Selasa, 26 Juli 2022, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro hadir untuk memberikan sharing knowledge dan apresiasi kepada Peruri atas upayanya dalam mendorong transformasi digital demi mewujudkan Indonesia Maju.
Menurut Suhajar, organisasi pelayanan publik yang efektif bisa diwujudkan melalui digitalisasi.
Kemendagri berharap pada Peruri, yang adalah bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat memberikan inovasi, solusi dan pendampingan-pendampingan terkait layanan digital sekuriti, baik kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Digitalisasi bisa membuat rakyat terlayani dengan baik,” katanya di Gedung Subono Mantofani, seperti dikutip dalam siaran pers Peruri, Kamis (28/7).
Baca Juga: Delegasi IMF Kunjungi Sri Lanka yang Dilanda Krisis, Membicarakan Program Bailout
Seiring dengan maraknya perkembangan digitalisasi, maka dibutuhkan adanya fitur sekuriti tinggi yang mampu menjamin pengendalian atas pemalsuan, penipuan, maupun pembobolan data.
Peruri yang sudah berdiri lebih dari setengah abad sebagai trusted third party bagi pemerintah hadir sebagai perusahaan penjamin keaslian untuk produk konvensional maupun sistem digital.
“Pada dasarnya Peruri memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pendampingan transformasi digital baik di pemerintah pusat hingga pemerintah daerah melalui layanan security digital. Peruri juga selalu siap untuk membantu pemerintah meningkatkan produktivitasnya melayani kebutuhan masyarakat yang lebih efektif.” kata Dwina Septiani Wijaya, Direktur Utama Peruri.
Baca Juga: Sediakan Fasilitas Digital Signature, Danareksa Finance Jalin Kerjasama dengan Peruri
Peruri dan Kemendagri berkomitmen untuk memajukan pembangunan nasional melalui percepatan transformasi digital secara menyeluruh.
Kemendagri saat ini fokus untuk melakukan sinergi dengan beberapa pihak, terutama bagi pemerintah daerah agar membangun kerja sama dengan beberapa pihak antara lain pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, akademisi, media dan komunitas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
