| Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta serta pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada Februari tahun ini menjadi masa panen bagi lembaga survei dan konsultan politik. Lembaga survei ini kebanjiran order dari partai politik maupun calon kepala daerah.
Wakil Direktur Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, mengkalim pihaknya banyak kedatangan calon kepala daerah untuk bisa mendapatkan jasa sebagai konsultan politik atau survei pemilih. "Namun kalau kurang layak kami tolak secara halus," katanya kepada KONTAN, Minggu (22/1).
Sayang, Sirojudin tidak mau membeberkan siapa saja klien mereka, dengan alasan terikat kontrak kerahasiaan. Begitu pula soal biaya dari jasa lembaga survei tersebut.
Soalnya, biaya konsultan dan survei tergantung dari daerah masing-masing. Namun ia memberi kisi-kisi untuk biaya survei pilkada tingkat kabupaten atau kota madya di Pulau Jawa dengan responden 400 orang dan margin error sekitar 5% berbiaya sekitar Rp 100 juta-Rp 150 juta. Untuk pilkada provinsi dengan jumlah responden 800 orang dan margin error 3,5% ongkosnya Rp 250 juta sampai Rp 300 juta.
Direktur Populi Center Usep Saepul Ahyar menambahkan saat ini pihaknya tengah mendapat banyak order dari Jakarta. Sayang ia tidak merinci jenis orderan apa yang mereka kerjakan di Pilkada Jakarta dan pilkada lain. "Kami banyak pekerjaan di Jakarta tahun ini," katanya.
Biasanya, si calon klien bakal datang ke lembaga survei satu tahun sebelum ajang pemilihan kepala daerah berlangsung. Nah, untuk tipe surveinya sendiri tergantung dari karakteristik daerah dan jumlah responden yang dipilih oleh calon klien.
Sama seperti SMRC, Populi Center juga memberi kisi-kisi tarifnya yakni untuk jumlah responden 600 orang tarifnya antara Rp 100 juta sampai Rp 150 juta. "Yang bikin mahal adalah biaya pengolahan datanya," ucapnya.
Tanpa menyebut angka, Dendi Susianto, Direktur Eksekutif Lembaga Konsultan Politik Indonesia (LKPI) mengaku mendapat orderan survei dan konsultan politik pada tahun ini lebih banyak dari Pilkada sepanjang tahun 2015 lalu.
Meski begitu, untuk bisa mendapatkan itu bukan hal yang mudah. Pihaknya harus bisa melobi partai politik, orang terdekat partai atau calon pemimpin daerah.
Nah, untuk paket komplit dari awal calon hingga ke pemenangan nilainya berkisar Rp 5 miliar - Rp 7 miliar untuk Walikota. Untuk yang di Jakarta bisa membutuhkan anggaran hingga Rp 300 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
