kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |

Pinsar desak pemerintah serius membenahi usaha perunggasan


Minggu, 22 September 2019 / 18:46 WIB

Pinsar desak pemerintah serius membenahi usaha perunggasan
Singgih Januratmoko Ketua Umum Pinsar

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia mendesak pemerintah segera membenahi usaha perunggasan nasional, terutama untuk budidaya ayam broiler, petelur serta unggas lokal.

Ketua Umum Pinsar Indonesia Singgih Januratmoko mengatakan karut marut peternakan unggas selama ini terjadi karena pemerintah tidak menyelesaikan akar masalah, terutama yang berkaitan dengan peternak mandiri maupun peternakan unggas lokal.

Maka dari itu, hasil Munas V Pinsar Indonesia yang berakhir Sabtu, (21/9) kemarin mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah.

Baca Juga: Keadilan bagi peternak unggas

Beberapa poin rekomendasi itu, lanjut Singgih, mendorong pemerintah secepatnya membuat regulasi pemisahan, yaitu produksi perusahaan integrator diarahkan untuk pasar modern dan peternak UMKM ke pasar tradisional.

“Sebelum mengeluarkan kebijakan pemerintah kami minta harus melibatkan Pinsar sebagai representasi peternak UMKM,” Singgih menegaskan, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (22/9).

Rekomendasi lain, lanjutnya, pemerintah harus tegas mengatur peruntukan day old chicken (DOC). Singgih menyebutkan, untuk menciptakan keadilan usaha maka distribusi DOC, 50% untuk perusahaan integrasi dan afiliasinya dan 50% untuk peternak UMKM.

Lebih lanjut, untuk pendek, pemerintah menjaga atau mengontrol harga ayam di atas harga pokok produksinya. Juga,
Jangka menengah, memasukan sektor  budidaya dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) serta “Jangka panjang, pemerintah membantu untuk mengembangkan koperasi peternak,” ucap Singgih yang juga anggota DPR RI terpilih.

Baca Juga: Ikuti putusan WTO, Indonesia perbarui aturan impor ayam

Untuk peternakan ayam petelur (layer), rekomendasi Pinsar antara lain porsi untuk budidaya layer untuk integrasi sesuai Permentan 32 Tahun 2017 harus tetap dua persen.

“Kami juga minta pemerintah melarang alih fungsi farm closed house broiler milik perusahaan integrasi dan afiliasinya menjadi farm layer,” tambahnya.

Pinsar selama ini juga melihat pemerintah cenderung memarginalkan potensi peternakan unggas lokal sebagai kekayaan sumber daya genetik hewan ternak negeri sendiri. 

Untuk itu dalam rekomendasinya mendorong pemerintah menjalankan pasal 10 dari UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Khususnya serta Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak.

Baca Juga: Waspada, Impor Ayam Brasil Ancam Pasar Lokal

“Sekarang saatnya Pemerintah harus memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha unggas lokal serta meningkatkan usaha pembibitan unggas local sesuai standar Good Breeding Practice (GBP),” imbuh Singgih.

 


Reporter: Noverius Laoli
Editor: Noverius Laoli

Video Pilihan


Close [X]
×