Sumber: KONTAN |
JAKARTA. PT PLN terus berupaya mencari pendanaan proyek listrik 10.000 Megawatt (MW) Tahap I dan II. Maklum, megaproyek itu masih membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Untuk merampungkan 10.000 MW Tahap I saja, PLN masih kekurangan Rp 9,9 triliun. Sebanyak Rp 9 triliun untuk mendanai transmisi dan Rp 900 miliar buat pengadaan kabel. "Untuk pembangkit sudah selesai semua," kata Direktur Keuangan PLN Setio Anggoro Dewo, Senin (22/2).
Adapun untuk 10.000 MW Tahap II, PLN sama sekali belum memperoleh pinjaman. Padahal, dana yang harus disediakan PLN mencapai US$ 9 miliar atau Rp 83,7 triliun (kurs Rp 9.300 per US$). Proyek 10.000 MW Tahap II sendiri diperkirakan butuh dana US$ 15 miliar. Dari kebutuhan itu, PLN wajib menyiapkan 60%-nya. Dus, untuk mendanai dua tahap megaproyek proyek ini, PLN harus menyediakan Rp 93,6 triliun.
Setio bilang, sesungguhnya biaya pembangunan transmisi 10.000 MW Tahap I adalah Rp 24 triliun. Cuma, PLN sudah mendapatkan sekitar Rp 15 triliun. Sedangkan untuk kabel, PLN baru menggaet Rp 1,1 triliun dari kebutuhan dana Rp 2 triliun.
PLN berharap, kekurangan biaya transmisi dan kabel 10.000 MW Tahap I bisa diselesaikan tahun ini juga. Namun demikian, Setio enggan membocorkan sumber pendanaannya. Yang jelas, sebelumnya perusahaan pelat merah ini telah memperoleh pinjaman dari Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BCA.
Sementara itu, untuk proyek 10.000 MW Tahap II, PLN sudah mendapatkan komitmen pendanaan dari beberapa bank asing, yaitu Bank Pembangunan Asia, (ADB), Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Bank Pembangunan Jerman (KFW). Setio juga tidak bersedia untuk menjelaskan mengenai jumlah pinjaman dari empat bank tersebut.
Walau begitu, kini manajemen PLN masih merasa khawatir. Sebab, selain meminjam untuk pendanaan proyek listrik 10.000 MW, mereka juga harus membayar utang yang jatuh tempo tahun ini sebesar US$ 6 miliar. Padahal, kapasitas pinjaman (debt capacity) PLN sudah hampir terpakai semua.
Nah, untuk mengerek kapasitas pinjamannya, kini PLN mengandalkan margin subsidi listrik yang akan diberikan pemerintah. Untuk itulah, PLN berharap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera menetapkan besaran margin PLN sebesar 8%.
Apalagi, Direktur Utama PLN Dahlan Iskan pernah bilang, PLN punya sederet rencana, termasuk membangun beberapa pembangkit mini di luar Pulau Jawa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
