Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memutuskan tiga poin penting dalam rapat Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025 yang digelar Senin (23/5) lalu di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Jakarta.
Salah satu poin penting adalah memutuskan porsi PLN dalam program kelistrikan 35.000 megawatt (MW), yakni sebesar 10.233 MW.
Direktur Pembinaan Program Kelistrikan Kementerian ESDM Alihuddin Sitompul mengatakan, pemerintah mengganggap keuangan PLN sudah cukup kuat untuk mengerjakan proyek pembangkit listrik sebesar 10.000 MW.
"Kami melihat dari sisi pertimbangan keuangan yang disampaikan PLN, mereka kan sudah revaluasi aset, kemampuan keuangannya membuat PLN sangat percaya diri,"kata Alihuddin pada Selasa (24/5).
Selain itu, Alihuddin juga menyebut, PLN telah siap dengan perencanaan pembangunan pembangkit listrik sebesar 10.000 MW hingga tahun 2019.
"Sudah ada yang pengadaan, kontrak sudah ada. Jadi dengan kondisi keuangan mereka sekarang, kalau mereka percaya diri ya sudah," kata Alihuddin.
Dengan porsi proyek pembangkit listrik sebesar 10.000 MW yang akan dikerjakan oleh PLN, artinya pemerintah telah mendapatkan jaminan adanya pembangkit listrik yang akan berjalan.
"Bayangkan saja kalau dari 35.000 MW, sebesar 25.000 MW kita menggantungkan harapan ke swasta. Tidak semua swasta itu jelek, tapi kalau swasta terlambat. Sebab, kalau pihak swasta itu untuk financial close saja butuh satu tahun," imbuh Alihuddin.
Biarpun begitu, Alihuddin mengingatkan agar PLN tetap memprioritaskan pembangunan dan perkuatan jaringan transmisi dan distribusi listrik, melaksanakan program listrik pedesaan, pembangunan dan perkuatan gardu induk, pembangunan pembangkit peaker, dan pembangunan pembangkit di daerah remote.
"Membangun transmisi itu salah satu prasyarat. Kalau PLN tidak bisa, nanti ya repot," kata Alihuddin.
Poin penting lainnya yang telah diputuskan pemerintah adalah transmisi HVDC 500 kV Sumatera – Jawa termasuk PLTU MT Sumsel 9 dan 10 tetap dicantumkan dalam Draf RUPTL PT PLN (Persero) 2016 – 2025 dan pembangunannya tetap dilanjutkan. Alihuddin bilang dengan keputusan RUPTL tersebut maka PLN tetap harus mengerjakan proyek HVDC
"Itu kan persyaratan kami membahas RUPTL. Proyek yang sudah ongoing dan pendanannya sudah committ, tetap berjalan,"kata Alihuddin.
Selain itu, pemerintah juga memutuskan porsi energi baru (EBT) terbarukan mencapai 25% dalam RUPTL 2016-2025. Jika porsi EBT tidak tercapai maka PLN akan menggunakan energi gas dan batubara senagai energi pembangkit listrik.
Meski begitu, Alihuddin tetap akan melakukan evaluasi seluruh keputusan RUPTL tersebut dalam dua hingga tiga hari ke depan.
Maklum, dari 57 poin penting yang harus ditindaklanjuti oleh PT PLN (Persero), 17 poin sudah ditindaklanjuti dan 40 poin belum selesai ditindaklanjuti dimana 31 poin dalam proses tindak lanjut dan 9 poin belum ditindaklanjuti.
Jika semuanya sudah ditindaklanjuti oleh PLN, maka draft RUPTL tersebut akan segera diserahkan kepada Menteri ESDM untuk disahkan.
"Bapak Menteri (ESDM) meminta sebelum 30 Mei sudah ada di meja beliau," tandas Alihuddin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
