POPSI Dorong Investasi Swasta untuk Tingkatkan Produktivitas Sawit Rakyat

Kamis, 15 Oktober 2026 / 17:20 WIB

ILUSTRASI. Panen kelapa sawit (KONTAN/Baihaki)

Reporter: Prayogi Ikhrawinata | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mendorong investasi swasta di sektor kelapa sawit agar turut menjangkau perkebunan rakyat untuk meningkatkan produktivitas tanpa membuka lahan baru. Pasalnya, sekitar 41% dari total 16,8 juta hektare perkebunan sawit di Indonesia dikelola oleh pekebun rakyat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto mengatakan, dukungan swasta dibutuhkan untuk membantu petani meremajakan kebun, memenuhi sertifikasi keberlanjutan, serta memperbaiki fasilitas pengangkutan dan pemasaran hasil panen.

“Petani sawit rakyat membutuhkan dukungan swasta, terutama untuk sertifikasi, ketertelusuran, peremajaan sawit rakyat, dan fasilitas pascapanen,” ujar Darto kepada KONTAN, Kamis (15/10).

Baca Juga: Target Ekspor Nikel US$ 45 Miliar pada 2026, Mampukah Indonesia Mencapainya?

Menurut Darto, salah satu kendala petani adalah keterbatasan pendapatan untuk merawat kebun. Petani dengan lahan terbatas harus membagi pendapatan untuk kebutuhan rumah tangga sehingga biaya pupuk dan perawatan tanaman kerap terkendala. Di sisi lain, sebagian petani juga bergantung pada tengkulak karena membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Untuk mengatasi kendala tersebut, perusahaan sawit dapat bermitra dengan koperasi petani dengan menyediakan tempat penimbangan tandan buah segar (TBS), kendaraan pengangkut, dan pembayaran hasil panen secara langsung. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi biaya angkut sekaligus mempermudah petani menjual hasil panen.

Darto menilai, peningkatan produktivitas kebun yang sudah ada harus menjadi prioritas dibandingkan pembukaan perkebunan baru.

“Produktivitas harus meningkat. Tidak boleh ekspansi. Optimalkan saja yang ada ketimbang ekspansi,” ujarnya.

Selain dukungan perusahaan, pemerintah perlu membantu petani mengakses program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), sertifikasi, dan sistem ketertelusuran hasil panen. Menurut Darto, keterbatasan pendanaan dan pendampingan pemerintah daerah dapat menghambat petani dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

“Perusahaan bisa membangun tempat pengumpulan TBS yang bekerja sama dengan koperasi, menyediakan truk angkutan, dan membayar hasil panen langsung saat penimbangan,” ungkap Darto.

Dukungan investasi tersebut perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas kebun yang sudah ada, sekaligus memperkuat akses pasar petani. Upaya ini juga perlu disertai pengawasan agar peningkatan produksi tidak mendorong pembukaan lahan baru, terutama di kawasan hutan dan lahan gambut.