kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.920.000   30.000   1,04%
  • USD/IDR 16.900   45,00   0,27%
  • IDX 7.935   -168,62   -2,08%
  • KOMPAS100 1.117   -23,38   -2,05%
  • LQ45 816   -13,78   -1,66%
  • ISSI 278   -6,99   -2,45%
  • IDX30 426   -6,36   -1,47%
  • IDXHIDIV20 515   -6,10   -1,17%
  • IDX80 125   -2,26   -1,78%
  • IDXV30 139   -2,98   -2,10%
  • IDXQ30 139   -1,10   -0,79%

Program elektrifikasi terganjal di Papua


Minggu, 01 Juni 2014 / 17:46 WIB
Program elektrifikasi terganjal di Papua
ILUSTRASI. Ada beberapa tanda yang bisa diketahui saat mantan ingin mulai ajak balikan, mulai perhatikan beberapa sinyal ini.


Reporter: Agus Triyono | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Pemerintah melalui Rancangan Teknokratis Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 menargetkan rasio elektrifikasi di seluruh Indonesia bisa mencapai 100%. Namun, target tersebut diperkirakan tidak mudah dicapai.

Dedy S Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan, pemerintah menghadapi kesulitan meningkatkan rasio eletrifikasi tersebut, khusunya di Papua.

Menurut Dedy, pemerintah saat ini menghadapi kesulitan serius mendistribusikan jaringan listrik di tanah Papua. Sebab, untuk memasang jaringan listrik ke setiap rumah PLN malah diminta untuk membayar kepada warga.

"Aturannya kalau pasang 220 volt tidak bayar PLN, karena tiangnya hanya 30 cm, tapi di Papua atas nama tanah adat, ketika mau memasang PLN malah diminta bayar," kata Dedy kepada KONTAN beberapa waktu lalu.

Atas permasalahan itulah Dedy karena meminta pemerintah daerah ikut terjun meyakinkan masyarakat Papua agar distribusi jaringan listrik di kawasan tersebut bisa digenjot. "Kalau tidak, rasio kelistrikan di Papua yang saat ini hanya 36,41% atau terendah di seluruh Indonesia akan sulit ditingkatkan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×