Program elektrifikasi terganjal di Papua

Reporter: Agus Triyono | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Pemerintah melalui Rancangan Teknokratis Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 menargetkan rasio elektrifikasi di seluruh Indonesia bisa mencapai 100%. Namun, target tersebut diperkirakan tidak mudah dicapai.

Dedy S Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan, pemerintah menghadapi kesulitan meningkatkan rasio eletrifikasi tersebut, khusunya di Papua.

Menurut Dedy, pemerintah saat ini menghadapi kesulitan serius mendistribusikan jaringan listrik di tanah Papua. Sebab, untuk memasang jaringan listrik ke setiap rumah PLN malah diminta untuk membayar kepada warga.

"Aturannya kalau pasang 220 volt tidak bayar PLN, karena tiangnya hanya 30 cm, tapi di Papua atas nama tanah adat, ketika mau memasang PLN malah diminta bayar," kata Dedy kepada KONTAN beberapa waktu lalu.

Atas permasalahan itulah Dedy karena meminta pemerintah daerah ikut terjun meyakinkan masyarakat Papua agar distribusi jaringan listrik di kawasan tersebut bisa digenjot. "Kalau tidak, rasio kelistrikan di Papua yang saat ini hanya 36,41% atau terendah di seluruh Indonesia akan sulit ditingkatkan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Listrik dari PLTA butuh peran swasta

Nasional

Setumpuk masalah telah menunggu presiden baru

Nasional

Subsidi BBM seperti kanker bagi keuangan negara

Industri

BP Indonesia pasok listrik ke PLN selama 20 tahun

Industri

LNG Tangguh mulai pasok listrik 4 MW untuk Bintuni