Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Dadan M. Ramdan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kehadiran regulasi yang mendukung iklim investasi energi terbarukan akan membuat pertumbuhannya bisa meningkat tajam pada tahun ini. Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan bisa berdampak besar untuk penurunan emisi karbon, dan juga mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Pusat Data dan Informasi ESDM melaporkan bahwa pada 2020 capaian energi terbarukan masih positif kendati ada pandemi virus corona. Porsi energi terbarukan naik menjadi 11,51% dari 9,2% (2019) dalam bauran penyediaan energi nasional.
Kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan dilaporkan mencapai 10.467 MW, naik dari 2019 sebesar 10.291 MW. Tambahan pembangkit EBT diantaranya diperoleh dari PLTA Poso sebesar 66 MW, PLTM Sion sebesar 12,1 MW, dan PLTS Atap sebesar 13,4 MW. Secara keseluruhan PLTA masih penyumbang terbesar energi terbarukan di Indonesia mencapai total sekitar 6.150 MW.
Pada tahun ini, 2021, pertumbuhan energi terbarukan diperkirakan makin terang. Ada sejumlah sinyal positif yang mengindikasikan pemerintah memiliki keinginan yang kuat mendorong energi terbarukan. Diantaranya, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai energi terbarukan. Perpres tersebut diyakini bakal memperbaiki iklim investasi energi terbarukan di Tanah Air. Kehadiran Perpres diharapkan iklim investasi energi terbarukan di Indonesia bisa lebih menarik lagi karena di dalamnya ada ketentuan harga yang lebih simpel, yaitu ada feed-in tariff untuk energi terbarukan.
Adaoun prospek energi terbarukan tersebut dibahas dalam Webinar Catatan Awal Tahun 2021 dengan tema “Prospek Energi Terbarukan pada 2021: Tantangan dan Peluangnya di Indonesia” yang digelar Yayasan Perspektif Baru (YPB) pada Senin (25/1). Tampil sebagai pembicara adalah Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Harris, Ketua Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air M. Riza Husni, dan Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Surya Darma. Sedangkan sebagai Keynote Speaker adalah Pendiri Yayasan Perspektif Baru Wimar Witoelar.
Menurut Wimar, tahun ini diawali dua peristiwa historis. Pertama, Covid-19 yang makin parah. Kedua, Joe Biden sudah menduduki kursi presiden Amerika Serikat. Keputusan pertama yang diambilnya adalah untuk aplikasi masuk kembali ke Perjanjian Paris. Selain itu juga ia mengeluarkan keputusan menggantikan pejabat Environmental Protection Agency (EPA) yang menjalankan keputusan-keputusan anti lingkungan Donald Trump dan pro energi fosil.
“Kalau kita lihat kebijakan Paris dan EPA merupakan kebijakan era Obama Biden. Ini bukan baru dan tinggal menjalankan saja. Bagi Biden mudah saja menerapkannya. Covid-19 dan perlindungan alam bukan seperti sepak bola yang terbatas oleh empat garis wilayahnya. Diharapkan penularan energi bersih juga akan melampaui batas negara termasuk Indonesia,” ujarnya.
Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Harris memaparkan, perkembangan teknologi energi terbarukan semakin lama semakin bagus dengan cost semakin menurun dan tingkat keandalan semakin baik. Hal ini mendasari pemerintah untuk memaksimalkan energi terbarukan. Indonesia juga punya potensi besar di energi terbarukan. Dari 400.000 MW, baru pakai sekitar 10.467 MW atau 2%," sebutnya.
Haris bilang, hingga 2030 diharapkan ada tambahan 16.800 MW dengan komposisi paling banyak PLTA, PLTS dan PLTP. PLTS mudah dipasang hanya setahun-dua tahun dan harganya semakin turun. Ini sangat strategis untuk dikembangkan ke depan. "Kita sedang proses PLTS Terapung Cirata dengan kapasias 145 MW dan sudah bisa dilakukan waterbreaking. PLTS atap sudah ada 3.000 pelanggan yang sudah memasang termasuk di ESDM dengan terbesar Coca Cola Amatil 7,2 MW yang merupakan terbesar di Asia Tenggara,” ujarnya.
Sementara Riza Husni menyebutkan, energi air adalah ingredient utama energi terbarukan Indoneia yang kaya akan air dan sungai. Air banyak kelebihannya yaitu ramah lingkungan, pola operasinya yang mudah disesuaikan, tidak bersifat intermitent, murah serta ekonomis. Ia sengaja menggunakan murah dan ekonomis terakhir untuk menggugah pemerintah tidak menstigmakan energi terbarukan sebagai mahal.
Yang terang, energi terbarukan masih mengalami kegagalan. Pemerintah tidak boleh menutupi dan menggunakan alasan over supply. "Kami berharap subsidi tahunan pemerintah ke PLN harus dikaitkan dengan langkah langkah riil terkait pengembangan EBT berskala kecil. Pemerintah perlu cek PLTA menjadi beban atau pemberi keuntungan PLN. Di Sumatera Utara rata rata tarif dasar listrik (TDL) Nasional Rp 1.467/kwh dan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) PLN sebesar Rp. 1.451/kwh sedangkan untuk energi air dijual berkisar antara Rp. 935/kwh – Rp.1.100/kwh, ” beber Riza.
Surya Darma menambahkan, RUEN Indonesia sebenarnya sudah bagus untuk energi terbarukan, tinggal menunggu bagaimana sikap dari para investor. Namun perlu diingat juga Lebih dari 90 persen energi kita dari fosil terutama dari batu bara. "Batubara meningkat sangat signifikan beberapa tahun terakhir dari 15% menjadi 60%. Fosil sebagian besar kita impor. Ini menjadi tantangan terutama dengan keterbatasan kita dari sisi dana dan SDM," ungkapnya.
Di sisi lain, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan berperan penting untuk penurunan emisi karbon, dan sangat strategis untuk mitigasi perubahan iklim. Energi terbarukan seperti PLTA mampu mengurangi banyak emisi karbon. Misalnya, PLTA Batang Toru berkapasitas 510 MW di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara diatur untuk berkontribusi pada pengurangan emisi karbon sekitar 1,6 juta ton per tahun atau setara dengan kemampuan 12 juta pohon menyerap karbon.
Data dari Direktorat Jenderal EBTKE menunjukkan bahwa penurunan CO2 dari sektor energi sebesar 64,4 juta Ton CO2 dari target 58,0 juta Ton CO2. itu dicapai melalui pemanfaatan EBT 53%, penerapan efisiensi energi 20%, penggunaan bahan bakar fosil rendah karbon 13%, pemanfaatan teknologi pembangkit bersih 9% dan kegiatan reklamasi pasca tambang 4%.
Capaian penurunan emisi GRK sektor ESDM ini merupakan wujud komitmen nasional dalam penurunan emisi sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to UNFCCC dan Perpres No 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
