Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengembang yang tergabung dalam asosiasi Real estate Indonesia (REI) terus menyuarakan agar kuota rumah subsidi yang dibiayai lewat skema likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) ditambah tahun ini.
Pemerintah hanya menetapkan kuota FLPP sebanyak Rp 16 triliun untuk mensubsidi 166.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Turun dari anggaran tahun 2023 yang mencapai 229.000 unit.
REI memperkirakan kuota itu bakal habis terserap pada Agustus mendatang. Menurut laporan BP Tapera, hingga 13 Juni 2024, realisasinya sudah mencapai 80.134 unit atau separuh dari total kuota. Apalagi, rata-rata penyaluran rumah subsidi sejak 2022 mencapai 20.034 per bulan.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan, kepastian dan jaminan kuota subsidi perumahan yang mencukupi mutlak dibutuhkan di tengah angka backlog yang tinggi.
Baca Juga: Dana Abadi Perumahan Menjawab Tantangan Pembiayaan Rumah MBR
“Tanpa tambahan kuota, akan terjadi ketidakpastian pembangunan perumahan bagi MBR di tahun ini. Hal itu berdampak terhadap pasokan rumah dan tentunya mengabaikan hak MBR untuk memperoleh subsidi rumah untuk kehidupan mereka yang lebih berkualitas,” kata Joko dalam keterangan resminya, Jumat (28/6).
Berdasarkan data aplikasi SiKumbang, stok rumah subsidi terbangun tercatat mencapai 118.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara realisasi rumah subsidi milik anggota REI yang berpotensi diakad-kredit selama Juni- Desember 2024 ditaksir mencapai sekitari 65.000 hingga 70.000 unit.
Oleh karena itu, REI telah menyurati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejar 15 Mei lalu untuk dapat menambah kuota FLPP hingga 250.000 tahun ini atau paling tidak sama dengan realisasi tahun lalu.
Baca Juga: REI dan Perbankan Berkolaborasi Mencari Solusi Atas Keterbatasan Kuota FLPP 2024
Menurutnya, kuota tahun ini penting ditambah. Apalagi, pemerintah Prabowo-Gibran telah menyatakan fokusnya pda sektor perumahan dengan menargetkan 3 juta rumah per tahun.
Secara politis, kata dia, kepastian kuota tambahan FLPP juga berhubungan dengan kepercayaan publik kepada program pemerintahan mendatang tersebut. Program 3 juta rumah akan dipertanyakan jika anggatan untuk membiayai 250 unit rumah subsidi saja suliat didapatkan.
DPP dan DPD REI se-Indonesia telah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) pada 27 Juni 2024. Selain meminta tambahan kuota FLPP, REI dalam rakor itu juga mengusulakn akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Realisasi Kuota FLPP yang beranggotakan 5 orang wakil ketua umum di bidang rumah bersubsidi dan pembiayaan perbankan.
Joko menjelaskan, tujuan pembentukan satgas untuk memberi kenyamanan kepada anggota REI di tengah terbatasnya kuota FLPP. Ada indikasi terjadi saling lomba antar pengembang untuk mendapatkan kuota yang masih tersedia. Banyak anggota khawatir mereka tidak bisa mendapat kuota FLPP padahal rumah subsidi sudah selesaui dibangun.
“Satgas ini membantu percepatan konsolidasi dan koordinasi. Kalau anggota REI mengalami kendala dalam realisasi kuotanya, maka langsung saja lapor ke DPP REI. Satgas ini akan gerak cepat termasuk melakukan verifikasi langsung ke daerah," pungkas Joko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
