Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terus melakukan koordinasi mengenai pembangunan sektor transportasi di IKN.
Staf Ahli Hubungan Kelembagaan Bappenas sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Hukum dan Kelembagaan Pemindahan IKN Kementerian PPN/Bappenas Diani Sadiawati mengatakan, termasuk rencana pembangunan bandara VVIP.
"Untuk Dirjen Perhuhungan Udara OIKN masih terus membahas prioritas dalam rangka pembangunan bandara VVIP," kata Diani, Kamis (5/1).
Sedangkan untuk transportasi darat, pembahasan masih membahas mana saja prioritas yang didahulukan antara road based atau rail based.
Baca Juga: 3 Investor Ini Siap Bangun Hunian ASN dan Hankam di IKN, Siapa Saja?
"Untuk Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Kereta Api, OIKN melakukan koordinasi dalam rangka penentuan prioritas antara road based atau rail based," imbuhnya.
Dikutip dari akun resmi Kementerian PUPR di sosial media, untuk mempermudah lintas penduduk di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), sejumlah moda transportasi akan dibangun.
Adapun perencanaan moda transportasi publik di KIPP IKN ialah, kereta bandara, moda raya terpadu (MRT), lintas rel terpadu (LRT) bus antar kota, bus raya terpadu (BRT) minibus bus untuk koridor sub-blok pemerintah dan bus pariwisata pada area pariwisata.
Pakar transportasi yang juga Dosen Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno menyampaikan bahwa, hal utama di sektor transportasi ialah membangun akses menuju fasilitas transportasi tersebut.
Maka pemerintah harus membangun berbagai akses dari dan ke fasilitas transportasi tersebut di tahap awal.
"Akses menuju bandara, pelabuhan itu yang penting. Jadi buat jalan tol biar cepat akses ke bandara dan lainnya. Ini utama. Setelah itu paralel juga bandara, kereta bandara, kereta kota, pelabuhan dan lainnya dibangun. Tergantung anggaran aja gimana," kata Djoko.
Adapun soal bandara VVIP Indonesia memang sudah seharusnya memiliki fasilitas tersebut. Hal tersebut berkaca padat tingkat mobilitas kepala negara yang tinggi. Maka diperlukan bandara yang khusus artinya tidak digunakan sebagai kegiatan komersial.
Namun untuk mengantisipasi belum adanya bandara VVIP di IKN, Djoko mengatakan nantinya presiden dan wakil presiden dapat menggunakan bandara Sepinggan. Maka akses menuju bandara tersebut harus mulai disiapkan.
"Bandara VVIP itu kan presiden kemana-mana jadi agar protokoler tidak mengganggu aktivitas masyarakat umum. Selain itu tamu negara juga akan gunakan bandara tersebut," imbuhnya.
Baca Juga: Maharaksa Biru (OASA) Siap Garap Proyek Energi Terbarukan dari Cakung Hingga IKN
Sebelumnya Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan, saat ini investor di sektor transportasi menjadi prioritas utama yang sedang dikejar pemerintah. Selanjutnya investor yang masuk high priority untuk dikejar ialah sektoe pendidikan dan lifestyle facility.
"Transportasi ini prioritas utama yang sedang dikejar, berikutnya yang high priority sekolah, lifestyle facility, olah raga, taman-taman, mall, dan (sektor) hiburan untuk para pekerja," kata Dhony di Komplek Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/1).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
