Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 dinilai justru akan membuat batubara dan gas mendominasi pasokan listrik Indonesia dalam 10 tahun ke depan.
Menurut laporan terbaru Center for Research on Energy and Air (CREA) berjudul “Indonesia’s RUPTL outlines faster growth in fossil fuel use, downgrades ambition for clean energy”, pembangkitan listrik berbahan bakar batubara dan gas nasional akan meningkat hingga 40% dari 285 terawatt hour (TWh) pada 2024 menjadi 406 TWh pada 2034.
Lauri Myllyvirta, Analis Utama CREA menuturkan, jika dibandingkan RUPTL 2021-2030, pembangkitan listrik berbasis energi fosil juga akan lebih tinggi 10% menjadi 367 TWh pada 2030, jika mengacu RUPTL baru.
"Ketergantungan yang terus berlanjut pada batu bara dan ekspansi besar-besaran pada gas dalam RUPTL yang baru, merupakan kemunduran signifikan upaya transisi energi Indonesia," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Jumat (13/06).
Ia menambahkan, dalam rencana ini, Indonesia akan mengalami kesulitan untuk mencapai batas emisi karbon sebesar 290 juta ton CO2 untuk sektor listrik pada 2030 seperti yang telah ditetapkan dalam JETP.
Baca Juga: Kementerian ESDM Segera Lantik Dirjen Penegakan Hukum
“Selain mengabaikan target iklim, keengganan Indonesia untuk berkomitmen penuh untuk pengembangan energi terbarukan dapat mengakibatkan hilangnya momentum penting yang dibutuhkan negara dalam dekade yang menentukan ini,” Myllyvirta menjelaskan.
Meski rencana penambahan energi terbarukan lebih besar dalam RUPTL 2025-2034, pengembangannya justru lebih lambat.
Kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan diperkirakan justru lebih rendah jika mengacu RUPTL baru yaitu hanya 17 GW hingga 2030, dibandingkan 20,9 GW pada rentang waktu yang sama menurut RUPTL lama.
Target penambahan energi surya dan angin dalam RUPTL baru sebesar 10,6 GW hingga 2030, juga hanya 40% dari target dalam dokumen investasi JETP 24,3 GW.
Katherine Hasan, Analis CREA menambahkan, dokumen RUPTL yang baru menunjukkan keraguan untuk mendorong energi terbarukan. Terlebih lagi, target energi terbarukan lebih rendah dari aspirasi 56 GW pada 2030.
"Peningkatan produksi pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas juga jauh menyimpang dari komitmen JETP yang mengasumsikan pengurangan bertahap,” kata Katherine.
Untuk itu, CREA mendorong target energi terbarukan dalam RUPTL yang lebih agresif dan selaras dengan target iklim JETP dan jalur 1,5 derajat Celsius.
Pasalnya, dengan merealisasikan proyek energi terbarukan prospektif yang sebesar 45 GW, Indonesia akan melampaui target kapasitas energi terbarukan dalam rencana kelistrikan nasional 2030.
Selain itu, CREA juga menekankan urgensi pemantauan yang ketat proyek energi terbarukan, mengingat perlunya meminta pertanggungjawaban PT PLN (Persero) atas komitmen dalam RUPTL.
CREA juga mendesak ditetapkannya jalur pensiun batu bara nasional yang menentukan tahun spesifik penghentian operasi PLTU, baik yang terhubung jaringan PT PLN (Persero) maupun tidak (PLTU captive), yang tidak disebutkan sama sekali dalam RUPTL terbaru.
Padahal, analisis CREA menunjukkan, dampak kesehatan kumulatif terkait polusi udara yang disebabkan oleh PLTU akan mengakibatkan 303 ribu kematian dan biaya kesehatan US$ 210 miliar.
“Kalau Presiden Prabowo ingin mencapai visi masa depan bebas fosil dan mandiri energi pada 2040, diperlukan perubahan nyata dan agresif dalam rencana jangka pendek RUPTL, yaitu dengan ditetapkannya jalur pensiun pembangkit batu bara yang jelas, percepatan penyebaran energi terbarukan, dan yang terakhir dan yang paling penting, akuntabilitas PLN dalam implementasi proyek,” tutup Katherine.
Baca Juga: Ekspor Batubara Indonesia Terus Turun, Ini yang Bakal Dilakukan Kementerian ESDM
Selanjutnya: Indonesia Maritime Week 2025 Berupaya Mengungkap Isu-Isu Krusial di Dunia Maritim
Menarik Dibaca: 5 Cara Mendapatkan Tambahan Modal Usaha yang Aman dan Efektif
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
