Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, menegaskan bahwa Sail Raja Ampat 2014 siap digelar. Untuk menunjang seluruh kegiatan Sail, semua kementerian/lembaga yang menjadi anggota panitia mengalokasikan anggaran sesuai dengan kegiatannya masing-masing.
"Diantaranya, Kemenko Kesra, KKP, Kemenhub, Kemen PU, KemLU, Kemen BUMN, KemHan, Kemendagri, Kemenpera, Kemensos dan Kemenparekraf," kata Sharif dalam keterangan resmi, Sabtu, (24/5).
Adapun beberapa lokasi yang sudah siap antara lain Pantai Waisai Torang Cinta (WTC) sebagailokasi acara puncak Sail Raja Ampat, Rumah Pintar, lokasi Pameran Potensi Daerah, Kantor Sekretariat Panitia Nasional, Akademi Perikanan Sorong serta Balai Budidaya Ikan Kerapu yang juga menjadi lokasi peninjauan.
“Selain anggaran kementerian/lembaga yang menjadi anggota panitia, Pemerintah Daerah juga berperan dalam memobilisasi semua sumberdaya daerah, termasuk keterlibatan sektor swasta,” jelasnya.
Menurut Sharif, Sail Raja Ampat merupakan Sail yang ke-6 kalinya diselenggarakan setelah suksesnya Sail Bunaken pada 2009, Sail Banda pada 2010, Sail Wakatobi-Belitung pada 2011, dan Sail Morotai pada 2012, serta Sail Komodo 2013. Sail Raja Ampat bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah terutama melalui sektor pariwisata bahari.
Even internasional ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan serta kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. ”Kegiatan ini juga menjadi model percepatan pembangunan daerah kepulauan dan daerah terpencil, serta mempromosikan lokasi Sail sebagai tujuan wisata nasional dan internasional,” ujarnya.
Terbukti, kegiatan Sail di Indonesia selama ini memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Sebagai contoh, kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara yang pada tahun 2009 menjadi tempat penyelenggaraan Sail Bunaken, saat ini telah menjadi sentra bisnis di kawasan timur Indonesia.
Sail Banda 2010 juga telah memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat di Provinsi Maluku. Melalui sub sektor perikanan dan kelautan, pemerintah berupaya untuk mewujudkan Provinsi Maluku sebagai daerah lumbung ikan nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana tangkap dan budidaya perikanan, serta penetapan sentra-sentra perikanan berbasis pelabuhan perikanan.
”Sail Morotai 2012, telah mendorong ditetapkannya Provinsi Maluku Utara sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” pungkas Sharif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
