Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sorotan di tahun ini lantaran mengalami tekanan keuangan yang berat, bahkan ada yang nasibnya diambang kepailitan. Goncangan akibat pandemi covid-19 memperparah kondisi sejumlah perusahaan plat merah.
Beberapa BUMN yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan antara lain PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), BUMN karya khususnya PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Angkasa Pura (AP), hingga PT PLN (Persero).
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menyoroti penugasan dari pemerintah yang diberikan kepada BUMN. Menurut Herman, penugasan pemerintah itu harus diiringi dengan kejelasan dalam pemberian kompensasi.
Sehingga, jangan sampai ada BUMN yang merugi akibat menjalankan penugasan pemerintah. Termasuk jangan ada penundaan pembayaran atas penugasan tersebut. Di sisi lain, secara korporasi BUMN juga diminta untuk mampu keluar dari business as usua", profesional, dan harus bisa beradaptasi terhadap ekosistem bisnisnya.
Baca Juga: Kementerian BUMN Tunjuk Mantan Dirut INCO Jadi Bos Aneka Tambang (ANTM)
"BUMN semestinya dapat lebih lincah dengan fasilitas yang dimilikinya, bukan sebaliknya. BUMN harus inovatif dan agresif dalam berinvestasi dan mencari keuntungan. Jangan bergantung pada hutang yang pada akhirnya menjerat BUMN itu sendiri," ujar Herman kepada Kontan.co.id, Kamis (23/12).
Dia melanjutkan, Penyertaan Modal Negara (PMN) juga pasti akan memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung. Namun, mesti dibedakan antara PNM yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja BUMN, dan mana PMN yang disertai penugasan.
Misalnya, PMN yang diberikan kepada PT PLN (Persero) dengan penugasan khusus menjangkau daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Selain itu, ada PT Hutama Karya (Persero) yang diberikan PNM dengan penugasan menyelesaikan proyek Jalan Tol Trans Sumatra.
Baca Juga: Dari Beban Utang Hingga Tata Kelola, Ekonom Soroti Sejumlah Persoalan BUMN
"Belum tentu untung karena korporasi ditarget harus menambah kapasitas keuangannya melalui pinjaman. Di sisi lain jalan tol tersebut belum memenuhi keekonomisannya," sambung Herman.
Dia menegaskan, Komisi VI DPR RI selaku mitra dari BUMN dan Kementerian BUMN mendorong dan mendukung penyehatan perusahaan plat merah. Apalagi, BUMN juga merupakan salah satu sumber fiskal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kami rutin mengundang mereka dalam berbagai rapat-rapat di DPR, apakah dalam RDPU maupun dalam Panja, dan tentu pasti kami mendalaminya," pungkas Herman.
Baca Juga: Hijrah ke Semen Indonesia, 2 Direktur Solusi Bangun Indonesia (SMCB) Undur Diri
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
