Reporter: Azis Husaini | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Indika Energy Tbk (INDY) sejak tiga tahun lalu melakukan transformasi bisnis dengan target intermediate, dimana pendapatan batu bara dan non batu bara bisa seimbang 50:50 pada 2025. Salah satu bentuk transformasi Indika tersebut dengan terjun ke bisnis Energi Baru Terbarukan (EBT).
Azis Armand, Wakil Direktur Utama & Group CEO PT Indika Energy Tbk, mengatakan pada awal 2021 Indika mendirikan perusahaan join venture dengan salah satu pengembang PLTS di India.
“Kami sebutnya EMITS. EMITS sudah mengembangkan lebih 550 MW di India, mayoritas kepemilikan dipegang TPG,” ujar Azis dalam Webinar SUKSE2S bertajuk Pengembangan PLTS untuk Kemerdekaan Energi; Sampai Kapan Harta Karun Terbesar di Indonesia Disia-siakan?, Kamis (26/8).
Selain Azis, hadir menjadi pembicara dalam webinar yang digelar Editor Energy and Mining Society (E2S) itu, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Baru Terbarukan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya, Direktur Pengembangan dan Niaga PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Iwan Purnama.
Lalu ada Direktur Pengembangan PT Bukit Asam Tbk Fuad IZ Fachroeddin, Vice President Technical & Engineering Pertamina Power Indonesia Norman Ginting dan Direktur Utama PT Sky Energy Indonesia Tbk Christoper Liawan.
Menurut Azis, target komitmen net zero emission akan dicapai Indika melalui perubahan portfolio, dan melakukan dekarbonisasi di anak usaha yang akan berkontribusi ke net zero emission.
“Kami sudah diskusikan bahwa potensi PLTS sangat besar karena PLTS akan mempunyai suatu ekosistem tertentu. Kami ingin menjadi bagian dari ekosistem solar PV di Indonesia, baik melalui anak usaha EMITS dan lainnya,” kata dia.
Iwan Purnama, Direktur Pengembangan dan Niaga PJB, mengatakan untuk pengembangan PLTS perlu dukungan kebijakan, seperti dimasukkan semua perencanaan yang ada dalam RUPTL. Selain itu, menciptakan pasar PLTS dengan meningkatkan kapasitas pengembangan dalam PLTS dan menetapkan target pengembangan PLTS yang jelas.
“Perlu harmonisasi antara suplai dan demand dalam rangka akselerasi penambahan pembangkit baru,” kata Iwan
Menurut Iwan, dari sisi pengadaan juga diharapkan ada standarisasi aturan dan meningkatkan transparansi proses lelang, serta strandarisasi PPA yang bankable dengan alokasi risiko yang adil.
Dari sisi eksekusi proyek ada kemudahan dan flesibilitas dalam perizinan dan penyiapan lahan, termasuk perizinan waduk yang dikelola oleh Kementerian PUPR. Kemudian relaksasi persentase penggunaan permukaan waduk untuk mendanai PLTS terapung. “Serta penguasaan teknologi dan kesiapan industri pendukung untuk bunga rendah,” kata dia.
Menurut Chrisnawan, pemanfataan EBT di Indonesia masih rendah. Untuk itu, semua energi terbarukan akan dikembangkan, namun kecepatannya melihat dari teknologi dan competiveness teknologi tersebut.
“Teknologi surya besar tapi utilisasinya kecil. Saat ini kami sedang finalisasi pemuktahiran teknologi EBT, salah satunya surya yang potensinya besar,” kata dia.
Salah satu pertimbangan Kementerian ESDM mendorong PLTS adalah harganya yang terus turun dan animo yang meningkat di tanah air. Untuk itu, regulasi untuk mendukung pengembangan PLTS dipersiapkan. Saat ini regulasi tersebut tingga menunggu selesainya RUPTL.
Kementerian ESDM mendorong adanya Permen PLTS Atap yang memberikan insentif lebih partisipasi masyarakat, yakni ketentuan ekspor yang lebih besar dari 65 persen dan kelebihan akumulasi selisih dinihilkan diperpanjang.
“Selain itu, jangka waktu permohonan PLTS Atap lebih singkat, adanya pusat pengaduan sistem PLTS atap untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan, perluasan tidak hanya pelanggan PLN saja tapi dari pelanggan di luar wilayah usaha non PLN, hingga mekanisme pelayanan diwajibkan,” kata Chrisnawan.
Namun pengembangan PLTS bukan tanpa tantangan, khususnya kemampuan industri solar PV dalam negeri yang baru pada tahap assembly modul surya. Pengembangan industri solar PV dalam negeri ada pada skala ekonomi yang kecil, sehingga tidak kompetitif.
“Salah satu komponen PLTS yang penting yaitu inverter belum dapat diproduksi dalam negeri, teknologi penyimpanan energi masih mahal, dan kemampuan produksi dalam negeri juga masih terbatas untuk mendukung proyek PLTS skala besar,” kata Chrisnawan.
Norman mengungkapkan PPI yang juga Subholding Pertamina New Renewable Energy, menargetkan 50 MW sampai 50 MW hingga lima tahun ke depan. Proyek PLTS Pertamina dengan potensi 1,5 GW degan target PLTS sebesar 500 MW.
“Untuk merealisasikan target kapasitas terpasang 50 MW dari PLTS pada 2021, termasuk di SPBU Pulau Jawa, perlu dukungan manufaktur dan EPC lokal. PLTS ini tidak hanya digunakan untuk perumahan, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan listrik di sistem LNG Badak, termasuk di Dumai,” kata dia.
Mnurut Norman, tantangan pengembangan bisnis PLTS di Indonesia adalah segregated networks, tarif listrik intermitten, grid constrain, dan regulasi.
“Saya juga melihat hal lain, seperti proses perizinan karena ada isu over suplai sehingga BKPM menutup ruang bagi pengembang yang akan membangun PLTS. Hal ini menjadi kendala. Hal-hal seperti ini kita harapkan ada fasilitasi dari pemerintah sehingga bisa dipercepat pengembangannya,” kata dia.
Fuad mengatakan kalau dilihat dari RUEN sudah dipetakan potensi 207,8 GW energi surya. Solar PV ditargetkan 45 GW pada 2050, dari beberapa potensi EBT maka energi surya adalah salah satu yang terbesar.
“Kami mempunyai rencana 2030-2050 dimana renewable masuk dalam salah satu pilar energi yang ada di Bukit Asam untuk men-support green energy dan beyond coal Bukit Asam,” kata dia
Menurut Fuad, pada RJPP hingga 2050, pengembangan EBT Bukit Asam cukup ambisius dan terukur karena mempunyai kelebihan dalam konteks lahan pasca tambang.
Namun ada tantangan dalam pengembangan PLTS adalah ketersediaan lahan dan tarif yang atraktif bagi pembeli. “Kami sudah hitung dengan cermat untuk address dua hal tersebut,” kata dia.
Fuad mengatakan Bukit Asam sudah menyediakan 200 hektar lahan di Ombilin. Namun karena kapasitasnya besar maka perlu persetujuan PLN. Di Tanjung Enim juga ada, sudah disampaikan ke PLN. Jadi kita sungguh-sungguh dalam hal penyediaan lahan untuk PLTS. Serta di Kaltim ada diasumsikan bertahap samapi 300 MW.
“Di tiga titik tersebut rencana besar kami. Semoga PLN bisa approve masuk RUPTL. Jadi ketersediaan lahan sudah ada, lalu kami juga ingin memberikan value ke PLN,” kata dia.
Menurut Christoper, Sky energi berupaya mendukung upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan PLTS melalui ekspansi kapasitas produksi. Sky Energy yang memproduksi solar cell dan solar modul telah menyiapkan pabrik baru. “Komitmen ke depannya perbesar TKDN untuk mendukung program pemerintah,” kata Christoper.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
