Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah memberikan persetujuan Plant of Development (POD) Pertama Lapangan Tuna di Wilayah Kerja (WK) Tuna yang dioperasikan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Premier Oil Tuna BV.
Persetujuan POD Pertama Lapangan Tuna diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas BUmi (SKK Migas)
Perkiraan biaya investasi untuk pengembangan Lapangan Tuna tediri dari investasi (di luar sunk cost) diperkirakan sebesar US$ 1,05 miliar, investasi terkait biaya operasi sampai dengan economic limit sebesar US$ 2,02 miliar dan biaya Abandonment and Site Restoration (ASR) sebesar US$ 147,59 juta.
Untuk mendorong keekonomian Lapangan Tuna memiliki risiko yang tinggi sehingga Pemerintah memberikan juga memberikan beberapa insentif.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyampaikan persetujuan POD Pertama Lapangan Tuna menunjukkan bahwa daya saing investasi hulu migas masih menjanjikan dan mampu menarik investor dunia.
Baca Juga: SKK Migas Dorong Percepatan Produksi Sungai Anggur Selatan-1
Dwi menambahkan bahwa meskipun lokasi Lapangan Tuna memiliki risiko tinggi, namun dengan dukungan insentif dan fleksibilitas yang diberikan Pemerintah, maka dapat meningkatkan keekonomian lapangan tuna sehingga POD Pertama Lapangan Tuna dapat direalisasikan.
“Investasi Lapangan Tuna sangat besar dari sejak proyek hingga operasional sampai economic limit dengan nilai investasi mencapai US$ 3,07 miliar atau setara dengan Rp 45,4 triliun sehingga akan turut memperkuat dan menggerakkan perekonomian nasional,” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (2/1).
Adapun penguatan perekonomian nasional ini juga semakin maksimal dengan TKDN hulu migas yang tinggi di mana saat ini mencapai 63%. Maka diharapkan industri nasional di pusat dan daerah akan mendapatkan manfaat besar dari investasi tersebut.
Lebih lanjut, Dwi menyampaikan bahwa dari sisi penerimaan negara, diperkirakan Pemerintah akan mendapat income hingga mencapai Rp 18,4 triliun atau jauh lebih besar dibandingkan potensi penerimaan kontraktor yang sebesar Rp 11,4 triliun.
Baca Juga: SKK Migas Dukung Rencana Pertamina Tingkatkan Utilisasi Kilang Plaju
“Hal ini menunjukkan pemberian insentif untuk meningkatkan keekonomian Lapangan Tuna tetap menempatkan kepentingan negara pada posisi yang tinggi. Bahwa negara harus mendapatkan manfaat terbesar sebagaimana amanah UUD 1945 Pasal 33”, terang Dwi.
Pengelolaan hulu migas di wilayah perbatasan, seperti di Blok Natuna, tentu tidak hanya bermakna hitung-hitungan ekonomi semata, tetapi juga ada kepentingan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Persetujuan POD Pertama kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan proyek di Lapangan Tuna, maka akan ada aktivitas di wilayah perbatasan yang masuk salah satu hot spot geopolitik dunia. Bendera merah putih akan berkibar di lokasi proyek,” tegas Dwi.
Dwi menyampaikan, aparat keamanan dalam hal ini TNI AL akan turut mengamankan proyek hulu migas sehingga secara ekonomi dan politik, menjadi penegasan kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
