Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menghentikan sementara proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang Riau-1. Ini merupakan buntut adanya dugaan kasus korupsi yang menjerat Wakil Anggota Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, dengan pemilik PT Blackgold Natural Resources.
Direktur Utama PLN, Sofyan Basir mengatakan proyek PLTU mulut tambang Riau-1 belum deal selama hampir dua tahun pembahasan. Adapun prosesnya baru masuk letter of intent (LoI) atau persyaratan-persyaratan yang diajukan PLN untuk memasuki tahapan perjanjian jual beli listrik (power purchasment agreement/PPA).
"Karena ada kasus hukum, maka proyek ini kami breakdown sementara untuk dilakukan kajian-kajian khusus," ungkap Sofyan saat konferensi pers, Senin (16/7).
Jenis proyek PLTU mulut tambang Riau-1 merupakan penunjukan langsung. PLN menunjuk anak usahanya, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), yang memiliki saham 51% dan sisanya 49% merupakan konsorsium antara China Huadian Engineering bersama PT Samantaka Batubara, yang merupakan anak usaha Blackgold Natural Resources.
Kajian khusus
Dengan penghentian sementara protek PLTU mulut tambang Riau-1, menurut Sofyan, tidak serta merta PLN langsung mencabut konsorsium tersebut. Pasalnya, hal itu perlu kajian khusus dan waktu yang panjang. "Nanti PT PJB yang bisa menunjuk. PJB yang proses juga apakah konsorsium ini dilanjutkan atau tidak," ungkap dia.
Namun Sofyan belum bisa menargetkan kapan proyek tersebut kembali berjalan. Yang jelas, PLTU mulut tambang Riau-1 adalah bagian dari megaproyek 35.000 MW dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018 - 2027.
"Baru bisa jalan lagi, hingga ada putusan hukumnya," ungkap Sofyan. Nilai investasi pembangkit listrik tersebut mencapai US$ 900 juta.
Ketika ditanya perihal kasus suap yang menyeret Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemilik Blackgold Johannes Kotjo, Sofyan menyebutkan, ke depan PLN akan lebih berhati-hati.
"Insya Allah untuk proses dan progres proyek, kami akan melaksanakannya secara profesional. Jika ada masalah di konsorsium, kami tidak bisa mendalaminya. Sebab urusan kami dengan anak usaha. Adapun konsorsium dan pihak asing itu satu bagian sendiri," ungkap Sofyan.
Megaproyek tetap berjalan
PT PLN menegaskan, megaproyek ketenagalistrikan 35.000 (MW) tidak terganggu, meski salah satu proyeknya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 terjerat kasus hukum.
Sofyan Basir mengatakan, PLTU Riau 1 berkapasitas 2 x 300 MW akan beroperasi pada tahun 2023. Proses pembangunannya saat ini baru tahap awal pembentukan konsorsium.
Jika proyek tersebut gagal, maka PLN bisa mengulang kembali dengan proses cepat. Sebab, proyek ini merupakan penunjukan langsung, yang dilaksanakan anak usaha PLN, yakni PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB). "Ini pelaksananya anak usaha yang terlibat dengan mitra lainnya," tuturnya.
Sofyan mengungkapkan, proyek PLTU mulut tambang Riau-1 belum tahap pembangunan fisik, termasuk penetapan lokasi lahan tambang yang akan dibanggun PLTU.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
