Reporter: Monika Novena |
AKARTA. Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta berencana melakukan sejumlah perbaikan angkutan umum bus Transjakarta alias busway. Perbaikan yang dilakukan mulai dari penambahan koridor hingga sterilisasi jalur busway.
Tranjakarta akan membangun koridor baru dengan rute Kampung Melayu-Pulau Gebang. Pembangunan ini masih menunggu proses perbaikan Terminal Pulau Gebang. Tapi rencananya, koridor 11 ini akan mulai beroperasi awal tahun depan.
Transjakarta juga akan menambah armadanya. Penambahan ini sementara akan dilakukan untuk koridor 1 dan 8 terlebih dahulu. Kedua koridor ini akan mendapat tambahan 51 bus gandeng.
“Kita sedang dalam proses tender. Saat ini sudah sampai tahap prakualifikasi. Harapannya akhir tahun ini proses tender sudah selesai dan akan segera beroperasi tahun depan,” kata Soesilo Dewanto Kepala Seksi Pengendalian (BLU) Transjakarta. Beberapa perusahaan yang ikut dalam proses tender itu antara lain Damri, Maya Sari Bakti, Bianglala Metropolitan dan Lorena.
Terkait keluhan penumpukan penumpang di halte busway, Soesilo mengungkapkan ada beberapa kendala. Penumpukan pada saat peak hour terjadi lantaran beberapa armada melakukan pengisian bahan bakar gas (BBG).
Kendala lainnya adalah penyerobotan di jalur busway oleh kendaraan lainnya. Soesilo mencontohkan, di koridor 1 rentang frekuensi kedatangan busway antara 1-1,5 menit. “Jika terhambat selama 5 menit maka akan terjadi penumpukan 4 armada sekaligus,” ujarnya.
Untuk mengatasinya, akan ada sterilisasi di jalur Transjakarta yang sering terjadi penyerobotan. Caranya, dengan meninggikan bata pemisah atau separator menjadi sekitar 40 cm-50 cm. “Rencananya dalam waktu dekat, nanti pelaksananya itu pihak PU,” ungkapnya.
Restiti Sekartini Deputi Direktur Institute For Transportation and Development Policy (ITDP) mengatakan, Transjakarta harus diperkuat dengan mekanisme kontrol yang baik walaupun sudah ada Standard Operating Prochedur (SOP). Misalnya saja, dengan memperjelas kontrak kerja dengan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) berkaitan dengan pemeliharaan bus Transjakarta. “Semakin tahun kan semakin banyak perbaikan karena armada akan tambah banyak juga. Dengan kontrak yang jelas juga akan menjaga kredibilitas ATPM itu sendiri.” Kata Titi.
Ia juga mengritisi soal tiadanya satu otoritas yang mengelola berbagai macam standar pelayanan umum Transjakarta. Misalnya saja, pemerintah provinsi DKI mengelola jembatan penyeberangan orang (JPO) sedangkan BLU Transjakarta mengelola infrastruktur halte,
Menurut Titi, harus ada payung hukum yang jelas agar pengelolaan tidak tumpang tindih. “Mungkin akan lebih baik jika ada Peraturan Daerah,” kata Titi. Selain itu payung hukum ini akan membantu kepastian Transjakarta untuk menyelesaikan faktor eksternal. Misalnya saja jaminan ketersediaan BBG di SPBG.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
