DKI JAKARTA - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis data inflasi nasional sepanjang September 2018. BPS mencatat, sepanjang September terjadi deflasi sebesar 0,18% month-on-month (mom).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Trisno Nugroho, dalam keterangan resminya, Senin (1/10), menjelaskan, Provinsi DKI Jakarta sendiri mengalami deflasi sebesar 0,13% mom. Laju inflasi DKI Jakarta sejak awal tahun tercatat sebesar 2,07%, sedangkan secara tahunan atau year-on-year (yoy) sebesar 2,88%.
Meski tidak sedalam deflasi nasional, angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun sebelumnya yang mengalami inflasi yaitu 0,08% mom.
"Deflasi terutama disebabkan oleh penurunan harga pada kelompok bahan makanan serta kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan," terang Trisno.
Kelompok bahan makanan tercatat mengalami deflasi sebesar 1,11% mom. Kendati harga beras mengalami kenaikan, sebagian besar harga pangan strategis lainnya turun cukup dalam, seperti daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah dan bawang merah.
Penurunan harga berbagai komoditas tersebut tecermin dari deflasi subkelompok daging dan hasil-hasilnya serta subkelompok bumbu-bumbuan yang masing-masing tercatat sebesar 4,83% mom dan 3,80% mom.
"Penurunan harga yang cukup dalam ini disebabkan oleh masih berlimpahnya pasokan yang masuk ke ibukota. Selain itu, tidak adanya momen khusus selama September juga turut menjaga tingkat permintaan bahan makanan yang berlebih," kata Trisno.
Sementara, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,35% mom.
Deflasi kelompok ini terutama disebabkan oleh penurunan tarif angkutan udara lantaran menurunnya permintaan jasa transportasi udara sepanjang September, terutama pasca Asian Games 2018.
Adapun, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta memprediksi pada Oktober nanti akan terjadi inflasi. Harga beras diperkirakan naik seiring mulai masuknya musim tanam, sehingga pasokan ke Jakarta cenderung berkurang.
Tarif jalan toll JORR yang naik dari Rp 9.500 menjadi Rp 15.000 per 29 September 2018, juga akan turut memberikan kontribusi pada inflasi Oktober 2018.
Sementara, kenaikan harga minyak internasional berpotensi diikuti dengan kenaikan harga bahan bakan minyak di Indonesia, dan meningkatkan inflasi.
"Penguatan koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI serta BUMD yang bergerak di bidang pangan melalui TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) sangat diperlukan untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi tahun 2018 sesuai dengan sasaran inflasi nasional 3,5% ± 1," terang Trisno.
Selain itu, Trisno menambahkan berbagai program TPID harus diharmonisasikan dengan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui program-program kerja di masing-masing SKPD, terutama yang menyangkut ketahanan pangan dan kelancaran distribusi pangan serta kebijakan lainnya.
"Pemerintah juga perlu memperhatikan harga jual di tingkat petani ketika harga yang terbentuk di Ibukota sedang rendah. Hal ini ditujukan untuk menjaga taraf hidup petani di daerah produsen agar tidak mengalami kerugian," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
