Reporter: Handoyo | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Niat Indonesia memiliki kereta cepat seperti kereta Shinkansen di Jepang, tampaknya akan terwujud. Rencana pembangunan megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah diminati sejumlah investor asing. Selain Jepang, investor asal China juga siap menggarap proyek tersebut.
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memastikan, pemerintah menunjuk PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) menjadi pemimpin konsorsium proyek kereta api Jakarta-Bandung.
Kata Rini, akhir Juni atau awal Juli mendatang, technical feasibility study (TFS) yang dilakukan investor China sudah rampung. "Akhir Juli sudah final untuk financial feasibility study (FFS)," kata Rini, akhir pekan lalu.
Ada dua konsorsium di dalam proyek ini. Di dalam negeri, Wijaya Karya akan memimpin empat perusahaan pelat merah, yakni PT Jasa Marga Tbk, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Industri Kereta Api Indonesia (INKA), dan PT Len Industri.
BUMN yang dilibatkan dalam proyek ini memiliki keahlian masing-masing. Contohnya PTPN VIII. Rini menjelaskan, BUMN perkebunan ini dilibatkan karena lahan di jalur yang akan digunakan kereta cepat Jakarta-Bandung banyak dimiliki PTPN VIII. Keterlibatan PTPN VIII diharap bisa mengatasi masalah pembebasan lahan. "PTPN VIII lahannya besar, sehingga tidak sulit cari lahan," imbuh Rini.
Sesuai rencana, jalur kereta cepat Jakarta-Bandung akan dibangun di atas jalan tol atau samping jalan tol. Agar tidak sulit dalam pembebasan lahan, rencananya pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung akan memanfaatkan area jalan tol. Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu tiga tahun.
Sedangkan China bakal menunjuk China Railway sebagai pemimpin konsorsium. Anggota konsorsiumnya, antara lain China Railway International, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, The Third Railway Survey and Design Institute Group Corporation,
Corporate Secretary PT Wijaya Karya Suradi mengatakan, penugasan Wijaya Karya sebagai lead konsorsium baru diterima secara lisan. Perusahaannya belum mengantongi instruksi resmi. "Jadi, leader konsorsium bukan berarti wajib menyiapkan modal paling besar," kata Suradi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
