Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Rencana PT Freeport Indoneia (PTFI) yang akan menerbitkan saham baru demi menampung divestasi saham 51% yang akan dilepas ke pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditanggapi sinis.
Pengamat Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmi Radhi menyatakan, pembentukan saham baru untuk divestasi 51% merupakan bentuk akal-akalan Freeport melalui financial re-engineering.
"Memang penerbitan saham baru itu tidak selalu lebih mahal, bahkan bisa lebih murah. Namun, komposisi kepemilikan saham tetap menempatkan Freeport sebagai pemegang saham mayoritas," terangnya kepada KONTAN, Rabu (26/7).
Ia menyatakan, apabila sudah disepakati divestasi saham 51% untuk pemerintah dalam 10 tahun secara bertahap, Freeport seharusnya tidak boleh melakukan financial re-engineering, dengan menerbitkan saham baru.
"Pada setiap tahapan divestasi harus dilakukan revaluasi harga saham sesuai harga pasar. Hasil revaluasi itu yang menjadi dasar penetapan harga saham yang dibeli pemerintah," tandasnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, Teguh Pamudji mengatakan, dalam pembelian saham divestasi 51% Freeport, maka Freeport akan menerbitkan saham baru.
"Terbitan saham baru ini untuk mengitung nilai saham, kami akan secara bersama-sama menunjuk independent valuator. Ini yang dihitung nilai sahamnya adalah tidak menghitung cadangan," terangnya di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (26/7).
Untuk kepemilikan saham baru itu, Kementerian ESDM juga menunggu perundingan antara Freeport Indonesia dengan Rio Tinto terkait aspek-aspek lingkungan dan lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
