Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan pemerintah perlu mengatur batas komisi yang diberlakukan oleh tiap penyedia layanan pesan-antar (LPA).
Hal ini berhubungan dengan keluhan pengusaha UMKM yang menilai besaran komisi sebesar 20%+Rp1.000 yang diberlakukan oleh salah satu LPA, memberatkan kelompoknya. "Idealnya kenaikan maksimal 15% dari harga yang ditetapkan oleh merchant, tidak lebih dari itu dan tidak perlu lagi ditambah Rp1.000. Jangan bebankan kepada merchant dan pembeli juga," ujarnya saat dihubungi oleh Kontan, Kamis (25/3).
Ikhsan berkata, batas maksimal komisi 15% juga tidak memberatkan pembeli. Ia menilai, pembeli juga akan ragu jika harga yang dicantumkan terlalu mahal.
Baca Juga: Kisruh penetapan harga komisi layanan pesan-antar, begini kata Kemenkop UKM
Ia mengatakan, pihak LPA pun juga sudah menuai keuntungan dari pemberlakuan komisi dengan kenaikan harga 15% tersebut, sehingga pihak LPA tidak perlu menaikkan lagi menjadi 20% dan menambah Rp1.000 dalam skema komisi.
Ikhsan menambahkan, jika aturan skema komisi tersebut tidak kunjung diatur, pihaknya bisa memberikan pilihan kepada pelaku UKM untuk menggunakan platform media sosial.
"Transaksi di bidang food and beverages sangat tinggi, ditambah pengguna internet saat ini juga makin banyak. Maka pengguna LPA pasti juga banyak, maka pertimbangannya ya mereka sudah untung di sana sehingga jangan menyusahkan UKM dan masyarakat lagi," tutup dia.
Selanjutnya: Model kerja sama pesan-antar makanan online saling menguntungkan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
