Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan mencermati musim hujan setiap menjelang akhir tahun. Pasalnya, kondisi musim hujan mempengaruhi kestabilan tanah dan berpotensi sebagai penyebab gangguan keselamatan perjalanan KA.
Beberapa kejadian akibat kondisi di atas sudah sering terjadi. Terutama di daerah Jawa Barat dengan kondisi geografis yang unik berupa banyaknya lengkung kecil, drainase yang terganggu akibat perubahan tata guna lahan, gradien curam, serta berada pada lokasi antara tebing dan lembah disamping terdapat sejumlah jembatan yang tercatat cukup banyak.
Selama periode sebulan terakhir, tercatat telah terjadi beberapa kejadian longsoran. Salah satunya adalah kejadian longsoran di petak jalan antara Cipeundeuy – Cirahayu yang terjadi pada 14 November 2017 lalu, yang apabila tidak segera tertangani mengakibatkan kecelakaan.
Peristiwa berikutnya, ketika kejadian banjir tanggal 21 November 2017 lalu, dimana track antara Stasiun Cimekar - Stasiun Haurpugur tergenang air. Tinggi air kurang lebih 20 Cm dari kepala rel sangat membahayakan, karena berakibat melemahkan struktur badan jalan. Kejadian lainnya adalah longsoran di antara Stasiun Lampegan - Stasiun Cibeber.
Dari banyak lokasi yang berpotensi menjadi penyebab hambatan perjalanan kereta, sebagian besar sudah ditangani, seperti halnya penanganan longsoran yang sudah dilakukan pada jalur KA di Km.107 antara Stasiun Purwakarta - Stasiun Ciganea.
Longsoran pada lokasi ini erat kaitannya dengan kondisi dan struktur geografis yang ekstrim, berupa daerah lengkung dan terletak di bawah kaki bukit, yang diperparah dengan adanya kegiatan penggalian pasir dan kegiatan lainnya yang mempengaruhi aliran air pada bukit tersebut yang mengalir ke badan jalan KA sehingga menyebabkan lemahnya struktur badan jalan.
Hal yang sama juga terjadi di beberapa lokasi lain seperti Purwokerto di Jawa Tengah, serta beberapa wilayah di Jawa Timur dan Sumatera Selatan.
Direktur Jenderal Perkeretaapian, Zulfikri mengatakan, pihaknya telah jauh-jauh hari menginstruksikan kepada Balai-balai Teknik Perkeretaapian yang ada dan Balai Pengujian dibawah koordinasi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, untuk secara langsung memantau di lapangan dan berkoordinasi dengan Daop/Divre terkait sehingga dapat dihindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.
"Kementerian Perhubungan menyiagakan peralatan pertolongan berupa crane di lokasi tertentu dan peralatan lain yang disinergikan dengan peralatan yang dimiliki KAI, disamping juga menyiagakan personil yang secara terjadwal memeriksa kondisi lapangan bersama regu yang dibentuk oleh Daop/Divre setempat." kata Zulfikri dalam keterangan resminya, Kamis (23/11)
Sementara itu, lanjut Zulfikri, perbaikan dan peningkatan prasarana terus dilakukan oleh pemerintah melalui pendanaan APBN dengan mekanisme Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) atau alternatif pendanaan lainnya. Walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, akan diusahakan dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki.
Dari hasil identifikasi di lapangan selama ini, beberapa penyebab yang menonjol sebagian besar berasal dari faktor eksternal seperti perubahan tata guna lahan serta perubahan peruntukan lahan.
Zulfikri mengatakan, adanya perubahan daerah persawahan, yang merupakan daerah resapan atau penampung air, menjadi peruntukan lain seperti pusat kegiatan, dan pemukiman serta adanya kegiatan galian di luar wilayah Right Of Way (ROW) turut menyebabkan buruknya drainase. "Hal ini mengakibatkan air akan melimpah serta menggenangi badan jalan kereta sehingga berdampak buruk pada kondisi badan jalan yang menjadi labil." katanya.
Terkait hal tersebut, peran Pemerintah Daerah menjadi sangat penting. Pemerintah Daerah diharapkan bijak dalam mengeluarkan ijin untuk perubahan fungsi lahan. Utamanya mengenai dampak terhadap lingkungan, hal ini agar betul-betul dikaji dengan baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
