Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan tujuan pengintegrasian transaksi di tol lingkar luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR) untuk meningkatkan layanan bagi pengguna jalan bukan untuk meningkatkan tarif.
Sedianya, integrasi Tol JORR bersama dengan Jalan Tol Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami sepanjang 72,17 kilometer (km) akan diberlakukan mulai 20 Juni 2018. Namun, kemudian ditunda karena masyaraat dinilai belum menangkap dengan baik tujuan pemerintah untuk melakukan integrasi.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi menjelaskan, tol JORR sepanjang 72,17 km dikelola oleh tiga Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sehingga ada tiga kali transaksi jika melewati tol tersebut. Akibatnya, terjadi kemacetan di pintu masuk masing-masing tol.
Seksi I yang menghubungkan Penjaringan-Kebon Jeruk 9,5 km dikelola oleh PT Jakarta Lingkar Barat (JLB) dan dikenakan tarif Rp 7.500 untuk kendaraan golongan I. Adapun Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang-Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan) dengan total panjang 45,37 km dikelola oleh PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dengan tarif Rp 9.500.
Sementara Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-2A, NS (Rorotan-Kebon Bawang) sepanjang 11,4 km dikelola oleh PT Hutama Karya dengan tarif Rp 15.000. "Dengan tiga kali transaksi, maka setiap masih di barrier gate menyebabkan kemacetan. Integrasi ini akan membuat membuat traksaksi sekali dan bisa menggunakan seluruh tol JORR. " kata Arie di Jakarta, Kamis (21/6).
Selain itu, lanjut Arie, kebijakan integrasi itu juga dilakukan karena desakan dari pengguna tol jasa logistik. Truk yang masuk dari Tanjung Priok harus melakukan beberapa kali transaksi dan biayanya mahal sehingga banyak truk yang tidak mau masuk tol dan memilih masuk ke jalan arteri sehingga menyebabkan kemacetan.
Integrasi disatukan dengan tol Tol Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami sepanjang 5,5 km yang dimiliki JSMR dengan tarif Rp 3.000 karena sering macet menuju tol JORR.
Dengan kebijakan integrasi itu, maka tarif sepanjang tol JORR 72,17 km akan dikenakan Rp 15.000. Akibatnya, kendaraan yang melakukan perjalanan jauh dari Tanjung Priok hingga Penjaringan hanya akan membayar Rp 15.000 dari semula harus membayar Rp 34.000. Namun, konsekuensinya, kendaraan dengan perjalanan pendek yang masuk dari Pondok Aren menuju Kebon Jeruk yang semula membayar Rp 3.000 ditambah Rp 9.500 maka setelah integrasi akan membayar Rp 15.000.
Arie menegaskan, integrasi tarif itu bukan merupakan melakukan kenaikan tarif secara terselubung. Sekitar 61% merupakan penggunan jarak jauh yang akan diuntungkan dari integrasi ini karena akan membayar tarif lebih murah. Sementara pengguna jarak pendek yang akan membayar tarif lebih mahal setelah integrasi diperkirakan hanya 38%. Adapun 1% lagi akan membayar sama sebelum maupun setelah integrasi.
Sementara Herry Trisaputra Zuna, Kepala Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) mengungkapkan, integrasi Tol JORR merupakan bagian dari road map elektronifikasi jalan tol. Integrasi traksaksi sebelumnya sudah dilakukan di TOl Jakarta-Tangerang, Tol Jagorawi, dan Tol Semarang ABC.
Untuk melakukan integrasi sebetulnya ada dua pilihan yang bisa dilakukan yaitu dengan sistem tertutup dan sistem terbuka. Jika menggunakan sistem tertutup maka taping harus dilakukan di pintu masuk dan pintuk keluar dan dikenakan tarif proporsional sesuai jarak yang ditempuh. Akibatnya, kendaraan yang menempuh perjalanan jarak jauh akan membayar tarif sangat mahal. Dengan dua kali transaksi itu juga, maka tetap akan menimbulkan kemacetan.
Itu sebabnya, Kementerian PUPR memilih untuk menggunakan sistem terbuka dimana transaksi hanya dilakukan sekali. Untuk menetapkan tarif dengan sistem itu maka dicari tarif-rata-rata tol JORR.
Herry menjelaskan, penghitungan tarif rata-rata diperoleh dengan mengalikan jumlah kendaraan di JORR dengan panjang tol dibagi dengan jumlah kendaraan sehingga panjang rata-rata tol hanya 17,6 km. Angka itu dikalikan dengan tarif Rp 875 per km dan ditemukan angka Rp 15.000.
"Dengan tarif rata-rata itu maka ada pihak pengguna jalan yang menerima subsidi dan ada yang memberikan subsidi. Subsidi itu antara pengguna jalan tol bukan dari BUJT. Jadi ini bukan kenaikan tarif," tegas Herry.
Dengan integrasi tarif ini tentu yang akan diuntungkan adalah sektor logistik. Dengan tarif yang lebih murah, Kementerian PUPR berharap truk-truk yang masuk ke jalan tol akan mengikuti aturan terkait kelebihan muatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
