Reporter: Noverius Laoli | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Kendati dana tambahan subsidi pangan senilai Rp 3,1 triliun belum cair, Perum Bulog menyatakan siap menerima penugasan penyerapan beras dan pangan lainnya dari pemerintah di penghujung tahun ataupun di tahun depan.
Bulog juga tengah menunggu dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun yang belum cair hingga saat ini.
Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, dana tambahan subsidi sebenarnya digunakan untuk penyaluran beras sejahtera atau beras bersubsidi tambahan ke-13 dan ke-14.
Bila dana ini kurang, Bulog akan meminta surat jaminan dari pemerintah untuk mencari pinjaman. Hal yang sama juga berlaku untuk biaya operasional, Bulog tetap meminta jaminan dari pemerintah untuk meminjam uang.
"Bulog melakukan penyerapan disesuaikan dengan kemampuan. Saya baru berusaha untuk terus meminta dukungan finansial yang langsung dan juga dukungan lain seperti surat jaminan dari pemerintah," ujar Djarot akhir pekan lalu.
Menurut Djarot untuk memenuhi dana operasional Bulog, yang paling ideal sebenarnya berasal dari APBN. Namun Bulog menyadari dana tersebut harus dibagi ke institusi lain juga.
Sementara dana PMN hanya salah satu sumber pendanaan Bulog saja. Djarot mengakui, untuk menjalankan usahanya, Bulog membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Berdasarkan hitungan Bulog, setiap kali menyerap 1 juta ton beras saja, Bulog harus menggelontorkan dana sebesar Rp 8 triliun dengan perkiraan kasar harga rata-rata Rp 8.000 beras per kilogram (kg).
Nah, bila Bulog harus menyerap atau membeli beras sebanyak 3 juta ton saja, maka dana yang dibutuhkan sebesar Rp 24 triliun. Itu masih belum termasuk biaya penugasan penyerapan bahan pangan lainnya.
Selain itu, Djarot juga mengatakan sampai saat ini, Bulog masih memiliki tagihan ke pemerintah terkait kekurangan bayar untuk subsidi beras sejahtera (rastra). Total kekurangan bayar pemerintah berdasarkan hitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 2 triliun.
Bulog sendiri sudah menyampaikan tagihan ini ke pemerintah pada pertengahan tahun ini dan masih belum dibayar oleh pemerintah. "Kami juga memahami kalau pemerintah harus menganggarkan dana kekurangan bayar ini dalam APBN," imbuh Djarot.
Direktur Pengadaan Bulog Wahyu menambahkan, sampai saat ini Bulog telah mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengimpor beras dari Thailand dan Vietam sebesar 1,5 juta ton.
Beras tersebut telah mulai masuk ke Indonesia pada bulan November ini. Ke depan Bulog juga akan turut terlimbat dalam mengimpor sapi bakalan untuk memenuhi kebutuhan sapi dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
