Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Proyek kelistrikan menjadi salah satu tonggak penting pertumbuhan ekonomi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyebutkan, proyek kelistrikan sangat mendesak untuk dipercepat pembangunannya.
“Tidak ada industri yang jalan, mall yang jalan, tanpa adanya energi. Jadi harus dihayati menjalani program kelistrikan, membangun dan sadarilah dampak energi listrik ke industri hilir sangat besar. Artinya semakin cepat, semakin baik mengejar ketertinggalan. Semakin kita lambat, banyak melakukan penundaan-penundaan, maka yang di hilir makin terlambat," kata Sudirman pada Jumat (22/7).
Untuk itu, Sudirman menyebut, pengelolaan listrik harus lebih terdepan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Sudirman berpesan khusus kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar membuka kesempatan kepada pihak lain karena proyek ketenagalistrikan tidak bisa dikerjakan sendiri oleh PLN.
"Artinya ruang musti dibuka untuk seluruh pemain, PLN hanya sebagai salah satu pemain. Siapa yang diberi wilayah kerja saat disusun UU ini memang hanya PLB satu-satunya pemain, tetapi seyogyangaya kedepannya tidak memungkinkan karena wilayah yang dilayani besar, kapasitas yang dipunyai terbatas, tentu saja kita harus share room itu,"tegas Sudirman.
Selain itu, Sudirman juga mengingatkan agar PLN sebagai BUMN tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat. Sehingga PLN seharusnya tidak hanya fokus pad untung rugi apalagi di sektor ketenagalistrikan.
"Saya sudah samapaikan pada Ibu Rini (Menteri BUMN) dan deputinya jangan mengguide PLN sebagai mesin pencari uang, PLN its utility company. Ukurannya berbeda dengan perusahaan korporasi biasa," tegas Sudirman.
Namun, Sudirman juga berpesan agar PLN tidak memperlambat proyek ketenagalistrikan terutama dalam proyek-proyek yang dikerjakan oleh Independent Power Producer (IPP).
Peran PLN saat ini memang masih dominan dalam proyek kelistrikan namun pada tahun 2020 saat IPP sudah berjalan, maka porsinya sudah imbang.
"Masalah paling akut sekarang adalah PLN sebagai faktor penentu IPP beroperasi atau tidak, secara naluri menjadi dilematis. Masih ada anggapan bahwa porsi dikurangi, secara psikologis akan memperlambat penunjukan ini," ungkap Sudirman.
Di luar itu, Sudirman juga mengingatkan PLN untuk membangun proyek listrik di wilayah Indonesia yang belum dialiri listrik dan menggunakan bauran energi seperti tertuang dalam RUEN.
"Sudah ditargetkan pada KEN dan RUEN pada tahun 2025, EBTKE 25%. Pada rapat kabinet ada yang berusaha mengurangi porsi EBTKE, alasannya karena tidak realistis, saya langsung menentang. Karena, kalau kami menyetujui, berarti kami menentang apa yang telah dirumuskan bersama," imbuhnya.
Terakhir, Sudirman menyebut agar PLN fokus pada tugas yang diberikan oleh pemerintah. Dengan begitu, kecepatan proyek kelistrikan bisa dikerjakan dengan baik.
"Dalam Ratas (rapat terbatas) bahkan PLN diminta mengkaji kembali 10.000 MW yang sudah diberikan, apakah secara keuangan, proyek, itu cukup realistis atau tidak. Kemudian PLN harus concern dengan transmisi, jangan sampai pembangkitya banyak tetapi transmisinya tidak terjaga," ucap Sudirman.
PLN juga diminta untuk menghentikan kebiasan mengkontes kebijakan pemerintah, padahal tidak ada satu pum Peraturan Menteri (Permen) disusun tanpa melibatkan PLN.
"Jangan sampai sejarah mencatat, kegagalan 35.000 MW karena ulah pimpinan yang susah ditemui dan menyampaikan hal-hal yang tidak benar,"ungkap Sudirman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
