Reporter: Fitri Nur Arifenie |
JAKARTA. Pemerintah sudah mulai membuka tender untuk pengadaan bahan bakar minyak (BBM) Public Service Obligation (PSO) untuk mendampingi Pertamina.
Kepala Badan Pelaksana Hilir minyak dan Gas (BPH Migas), Tubagus Haryono mengatakan, BPH Migas sudah mengundang sekitar 34 perusahaan untuk mendampingi Pertamina dalam menyalurkan BBM PSO tahun 2011.
“Sudah kita buka, kita undang sekitar 34 perusahaan, yang datang kemarin hanya 17 perusahaan. Namun, saya belum tahu berapa besar perusahaan yang mengambil dokumen. Deadline waktu untuk pengembalian dokumen pada Senin, 14 Juni 2010,” kata Tubagus kepada KONTAN, akhir pekan kemarin.
Namun ada yang berbeda dengan penyaluran tender distribusi PSO BBM ketimbang tahun lalu. Pada tender distribusi PSO BBM bersubsidi tahun lalu, produsen boleh memilih untuk menentukan lokasinya. Untuk kali ini, pemerintah alias BPH migas yang akan menentukan lokasi pendistribusian BBM-nya. Menurut Tubagus, perbedaan ini bisa diterima oleh semua badan usaha. Karena hingga saat ini belum ada protes dari badan usaha terkait dengan kebijakan baru tersebut.
“Tender sebelumnya, badan usaha yang menentukan tempatnya. Sekarang pemerintah yang akan menentukan lokasinya. Tujuannya supaya pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia bisa merata,” lanjut Tubagus.
Untuk mekanisme penunjukkannya tidak berbeda dari sebelumnya. Prosesnya nanti melalui penunjukan langsung dengan cara beauty contest (BC) yang memiliki kemampuan administratif, syarat teknis yang meliputi kesiapan infrastruktur perusahan dalam mendistribusikan BBM PSO. Selain itu juga adalah syarat komersial menyangkut kesiapan finansial perusahaan.
Proses tender PSO BBM bersubsidi ini akan selesai pada 31 Agustus 2010. Pada tanggal tersebut, BPH Migas akan memutuskan siapa pemenang tender pso bbm bersubsidi yang akan mendampingi Pertamina. Namun, itu hanya keputusan sementara karena BPH Migas masih tetap akan melakukan evaluasi sambil badan usaha menyiapkan infrastruktur.
“Namun yang paling penting adalah kesiapan infrastruktur. Kami meminta kepada badan usaha untuk menyiapkan infrastruktur paling lambat 10 Desember 2010,” kata Tubagus.
Untuk wilayah distribusinya, pemerintah akan memberikan prioritas kepada daerah-daerah yang sering terjadi kekurangan suplai BBM karena kurangnya infrastruktur. Oleh karenanya, kemungkinan besar BPH Migas akan memilih lokasi di wilayah Indonesia Timur seperti Ambon dan Lembata.
Khusus untuk Ambon dan Lembata, membutuhkan penambahan adanya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). “Badan usaha lainnya lah di luar Pertamina yang akan membantu Pertamina sebagai pendamping untuk mendistribusikan BBM di wilayah tersebut,” kata Tubagus.
Sedangkan untuk, AKR dan Petronas yang saat ini menjadi pendamping Pertamina, belum tentu bisa menjadi pendamping Pertamina lagi untuk tahun depan apabila mereka tidak memiliki infrastruktur yang memadai. “Kita melihat kesanggupan infrastruktur badan usaha yang lainnya juga,” kata Tubagus.
Seperti diketahui, pada tahun lalu, AKR dan Petronas memenangkan tender penyaluran distribusi PSO BBM pada tahun 2010. Per 1 Januari 2010, kedua badan usaha tersebut mendampingi Pertamina untuk menyalurkan pso bbm. Jumlah volume yang akan disalurkan adalah 36,5 juta kiloliter (KL) dengan rincian premium sebesar 21,45 juta KL, kerosin sebesar 3,8 juta KL dan solar sebanyak 11,25 juta KL.
Untuk AKR mendapatkan jatah penyaluran subsidi sebesar 56.500 KL di sembilan wilayah Sumatera yaitu Deli Serdang, Medan, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Bandarlampung, Banjarmasin dan Pontianak. Sedangkan untuk Petronas hanya mendapatkan jatah subsidi premium sebesar 20,4 juta KL di empat wilayah Medan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
