Reporter: Filemon Agung | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merenegosiasi mega proyek 35.000 MegaWatt (MW) akibat kondisi surplus listrik dinilai perlu memperhatikan sejumlah hal.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa bilang saat ini ada sekitar 7,5 GW pembangkit yang sedang dalam tahapan negosiasi power purchase agreement (PPA), lelang dan perencanaan.
"Proyek-proyek ini seharusnya bisa ditunda atau dibatalkan pembangunannya,"jelas Fabby kepada Kontan.co.id, Minggu (10/1).
Baca Juga: Pemerintah akan renegosiasi proyek 35.000 MW, ini kata PLN
Fabby menilai, selain menghentikan sejumlah kapasitas pembangkit tersebut, pemerintah dapat mengambil opsi dengan mendorong pembangunan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT).
Pasalnya, saat ini PLN harus menambah sekitar 12 GW hingga 13 GW pembangkit EBT guna mengejar target bauran 23% pada 2025 mendatang.
Tak hanya pembangkit mega proyek 35.000 MW, Fabby juga menilai saat ini perlu ada renegosiasi untuk pembangkit-pembangkit thermal yang berusia di atas 15 tahun.
Baca Juga: Kata asosiasi pertambangan batubara terkait minimnya investasi tambang pada 2020
"Ini untuk menurunkan capacity factor-nya dan menurut saya pemerintah bisa memakai kondisi laju penurunan permintaan listrik untuk melakukan negosiasi ulang dengan investor swasta," pungkas Fabby.
Selanjutnya: Bidik investasi tambang US$ 5,98 miliar pada 2021, simak strategi Kementerian ESDM
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
