Reporter: Filemon Agung | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dikabarkan telah menyetujui rencana pengembangan pertama alias Plan of Development (POD I) Lapangan Gas Peusangan B di lepas pantai Lhokseumawe yang di operasikan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Zaratex N.V.
Hal ini diungkapkan Plt. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Azhari Idris dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id. Lapangan Gas ini terletak pada sekitar 7 KM lepas Pantai Lhokseumawe dan di targetkan akan memulai Produksi pertama pada awal tahun 2023.
Baca Juga: Sejumlah kontraktor migas mulai meminta perpanjangan kontrak blok migas
Azhari menjelaskan kini tengah dilakukan serangkaian kegiatan persiapan termasuk penyelesaian kajian AMDAL dan persiapan engineering design dan persiapan lainnya untuk mendukung pembangunan anjungan lepas pantai dan pemasangan pipa gas bawah laut sepanjang 7 KM. "Serta pembangunan fasilitas separator gas di darat dilengkapi dengan CO2 Removal dan Gas Dryer," ujar Azhari dikutip, Minggu (13/10).
Lebih jauh Azhari bilang lapangan gas ini akan berproduksi selama 13 tahun dengan kondisi cadangan gas sekarang pada lapangan Peusangan B. Adapun, KKKS Zaratex juga akan melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dengan melakukan pengeboran tambahan minimal dua sumur lagi untuk memastikan usia produksi gas bisa lebih lama.
Lewat pengeboran tersebut diharapkan volume produksi juga bisa bertambah. Setidaknya dari lapangan gas yang akan diproduksikan ini, tahap awal diperkirakan akan diproduksikan sebesar 14,5 MMSCFD dan produksi puncak sebesar 19,4 MMSCFD selama masa produksi 13 tahun.
Lewat produksi ini negara diperkirakan akan mendapatkan pendapatan sebesar US$ 156,55 juta dengan harga gas US$ 6,5/MMBTU (flat) serta asumsi rata-rata harga kondensat sebesar USD$ 65/BBL.
Pengembangan lapangan gas ini diklaim akan mendukung program pemerintah dalam rangka penyediaan gas bumi antara lain untuk rumah tangga (city gas), bahan bakar gas untk transportasi jalan, dan kebutuhan lainnya seperti untuk industri.
Baca Juga: Investasi migas & batubara jadi tumpuan, PR bagi Menteri ESDM periode dua Jokowi
Azhari juga menjelaskan bahwa sebagaimana telah diatur secara Undang-Undang bahwa Pemerintah Aceh akan mendapatkan Participating Interest minimal sebesar 10% melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kedepan pengembangan lapangan gas ini akan dilakukan serangkaian kegiatan yang akan melibatkan tenaga kerja baik selama masa konstruksi maupun pada tahap produksi nantinya.
"Kami mengharapkan dukungan penuh dari semua pihak pemerintah, masyarakat dan para pelaku usaha agar dapat secara bersama-sama mendukung kegiatan konstruksi fasilitas produksi gas di lepas pantai Lhokseumawe dan di darat berjalan sesuai rencana," ujar Azhari.
Kegiatan ini dinilai dapat memberikan dampak ekonomi yang positif dalam mendukung pembangunan daerah dan memberikan kesempatan kerja pada masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
