Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Hingga 13 Maret 2017, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru menyerap 5,18 % anggaran tahun 2017. Dengan total anggaran kementerian Rp 45,98 triliun di 2017, maka serapan tersebut sekitar Rp 2,38 triliun.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan seluruh pejabat Kemenhub berkomitmen untuk merealisasikan anggaran tahun ini untuk bisa mencapai 92%.
Sugihardjo merinci, hingga 13 Maret 2017 realisasi anggaran Sekretariat Jenderal sebesar 7,81%, Inspektorat Jenderal sebesar 9,64%, Ditjen Perhubungan Darat sebesar 2,33%, Ditjen Perhubungan Laut sebesar 11,10%, Ditjen Perhubungan Udara sebesar 5,04%, Ditjen Perkeretaapian sebesar 1,49%, Badan Litbang sebesar 7,69%, Badan Pengembangan SDM Perhubungan 5,62%, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar 4,64%.
Untuk memantau pengelolaan anggaran dan proyek pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara langsung dan real time, pada bulan Februari lalu, Menteri Perhubungan telah meluncurkan aplikasi monitoring strategis sebagai media monitoring perkembangan kegiatan strategis Kementerian Perhubungan berbasis web.
Dari Rp 45.98 triliun anggaran Kemenhub tahun ini, dana yang akan dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp 526,8 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 90,3 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp 4,27 triliun, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 11,5 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp 8,9 triliun, Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp 16,02 triliun, Badan Litbang sebesar Rp 124.16 miliar, Badan Pengembangan SDM Perhubungan Rp 4,34 triliun dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp 120,4 miliar.
Sugihardjo mengatakan, untuk kegiatan yang dikontrakkan tahun 2017, terdapat 4.134 paket dengan nilai pagu sebesar Rp 34,27 triliun. Sedangkan hingga 6 Maret 2017, kegiatan yang sudah kontrak sebanyak 581 paket dengan nilai kontrak Rp 14,15 triliun dan yang masih dalam proses lelang sebanyak 740 paket dengan pagu Rp 5,4 triliun.
Prioritas pembangunan infrastruktur transportasi di tahun 2017 adalah pelayanan keperintisan angkutan jalan, penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara dan perkeretaapian termasuk subsidi angkutan ternak dan angkutan barang dalam rangka tol laut serta pengambilalihan pengelolaan 143 terminal tipe A dan 123 jembatan timbang di seluruh Indonesia termasuk pegawainya.
“Prioritas Kementerian Perhubungan lainnya adalah dukungan transportasi dalam rangka konektivitas terhadap Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/ KSPN, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri serta Kawasan Tertinggal, Terdalam dan Perbatasan Negara),” jelas Sugihardjo.
Program prioritas lainnya adalah lanjutan/penyelesaian kegiatan prioritas serta kegiatan berstatus KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan), penyelesaian kegiatan kontrak tahun jamak (multiyears contract project), pemberian jaminan dan peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi; peningkatan kualitas pelayanan transportasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
