Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan stok minimal minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk mendukung program Biodiesel B40 atau bauran Solar dengan 40% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit sebesar 17,57 juta kiloliter.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Eniya Listiana Dewi mengatakan, untuk kesiapan stok CPO program B40 perlu dipertimbangkan juga produksi CPO tahunan, kebutuhan untuk ekspor, dan kebutuhan untuk food dan feed dalam negeri.
"Adapun kebutuhan demand solar tahun 2024 adalah sebesar 38,04 juta KL, jika diasumsikan terjadi kenaikan 5% akibat pertumbuhan rerata PDB Indonesia sebesar 5%, maka untuk penyaluran B40 diperlukan stok CPO domestik sekitar 17,57 juta KL atau sekitar 15,29 juta Ton CPO," kata Eniya saat dihubungi KONTAN, Senin (29/4).
Baca Juga: Melihat Dampak Positif Industri Sawit Bagi Perekonomian, Sosial dan Lingkungan
Ia menjelaskan, untuk program B40 saat ini Kementerian ESDM masih melakukan uji penggunaan B40 untuk Sektor Non Otomotif, hasil dri uji akan menjadi rekomendasi teknis (khusus) penggunaan B40 untuk perkapalan, kendaraan berat pertambangan, perkereta apian dan alat pertanian.
"Untuk sektor otomotif sendiri ujinya B40 telah dipimpin oleh KESDM tahun 2023 lalu yang di buka Bapak Menteri ESDM," ujar Eniya.
Menurut Eniya, kapan implementasinya masih perlu dikaji secara komprehensif terkait kebutuhan CPO sebagai bahan baku Biodiesel, karena pemanfaatan CPO juga untuk kebutuhan pangan dan bahan baku industri, juga perlu dikaji kecukupan insentif yang dikelola BPDPKS.
"Keputusan ekspor impor ditentukan oleh Kementerian yang terkait," tandas Eniya.
Baca Juga: Sisi Gelap di Balik Ambisi Indonesia Pacu Biodiesel, Defisit Hingga Harga Menjulang
Sementara itu, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menuturkan, program Biodiesel akan berpotensi meningkatkan harga CPO di pasar internasional yang akan menguntungkan Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia.
Ia menjelaskan, pemerintah ke depan mesti memastikan pasokan CPO domestik yang cukup untuk menjaga harga tidak melambung saat program diterapkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
