Reporter: Klaudia Molasiarani | Editor: Dupla Kartini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) tahun lalu sudah menyelesaikan beberapa kontrak yang didapat baik dari pemerintah maupun swasta.
PT INTI menerima beberapa proyek pada tahun lalu, di antaranya instalasi kabel rumah (IKR) di Jakarta, Surabaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatra Selatan, Riau, dan Sumatera Barat, sebanyak 165.516 satuan sambungan telepon (SST).
Direktur Utama PT INTI, Darman Mappangara mengatakan, proyek instalasi kabel tersebut sudah tercapai 30%. "Instalasi kabel rumah FTTH migrasi Telkom tercapai 30% dari kontrak," ungkap Darman, Minggu (4/2).
Tak hanya itu, tahun lalu, PT INTI juga mengantongi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di beberapa titik lokasi, seperti Papua dan Papua Barat (6 lokasi, 190 kWp) dengan nilai kontak Rp 21 miliar. Di Sulawesi Selatan (7 lokasi, 525 kWp) dengan nilai kontrak Rp 39,1 miliar, Sumatra Barat (6 lokasi, 380 kWp) dengan nilai kontrak p 34,083 miliar, serta Papua dan Papua Barat (23 lokasi, 1,2 MWp) dengan nilai kontrak Rp 106,3 miliar.
PT INTI juga menjadi penyuplai pada proyek Pembangunan Jaringan Gas Kota di enam lokasi dari Ditjen Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Perusahaan pelat merah ini juga menggarap pekerjaan penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan paket perdana liquid petroleum gas (LPG) untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil tahun 2017, setelah ditunjuk oleh PT Pertamina (Persero) pada 10 Agustus 2017.
Pekerjaan ini berupa penyediaan, pembagian, dan pemasangan 4.033 paket perdana converter kit untuk nelayan yang terdiri dari mesin serbaguna, long tail propeler, gas LPG 3 kilogram, dan perangkat coverter kit.
Adapun beberapa titik lokasi untuk pembagian converter kit tersebut berada di Kota Makassar, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Maros, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Soppeng.
Darman mengatakan, ketiga proyek tersebut sudah berjalan dan selesai pada 2017, sesuai kontrak.
Dari sisi pemerintah, PT INTI ikut menggarap proyek pengadaan perangkat pemantauan proaktif dan perangkat sistem pusat kendali untuk penanganan konten bermuatan negatif pada tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp 194,059 miliar. Adapun proyek ini sudah selesai 100% dan sudah diserahterimakan pada akhir Desember lalu.
Dalam proyek itu, PT INTI akan melakukan berbagai tahapan pekerjaan penanganan konten bermuatan negatif mulai dari penelusuran (searching), sistem pengambilan (crawling), serta sistem pencacahan dan ekstraksi dilanjut dengan sistem penggalian dan analisis (mining dan analysis). Setelahnya, proses tersebut dilanjutkan dengan sistem identifikasi dan klarifikasi konten yang akan memudahkan presentasi dan visualisasi data hasil pemantauan.
Menurut Darman, semua realisasi target kontrak tersebut saat ini sedang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Adapun rencana finalisasi dan persetujuan oleh pemegang saham terhadap realisasi tersebut akan dilakukan pada akhir Maret atau awal April 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
