Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan secara bertahap akan bekerja sama dengan swasta untuk pengelolaan bandara dan pelabuhan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitas.
Saat ini Kemenhub juga telah mengundang investor yang tertarik untuk ikut mengelola sejumlah pelabuhan dan bandara. Kerja sama tersebut menggunakan skema pemanfaatan barang milik negara (aset) dan kerja sama operasional.
"Tidak ada penjualan aset atau pengalihan aset negara dalam kerja sama tersebut. Semua aset tetap dikuasai negara" tegas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta (13/10).
Kemenhub mengundang investor baik dalam maupun luar negeri untuk turut mengelola pelabuhan dan bandara untuk bekerja sama bukan dilimpahkan tapi kerja sama, dengan harapan supaya kompetensi keahlian swasta ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan dan bandara-bandara tersebut.
Selain untuk meningkatkan fasilitas di pelabuhan dan bandara, Menhub berharap kerja sama pengelolaan ini dapat menghemat anggaran yang bersumber dari APBN.
“Kita harapkan paling tidak APBN yang bisa diefisienkan kurang lebih 500 miliar rupiah sampai dengan Rp 1 triliun dari 30-an pelabuhan dan bandara,” sebut Menhub.
Budi mengatakan, saat ini tercatat terdapat dua pelabuhan yang telah dilakukan kerja sama pemanfaatan (KSP) yaitu Pelabuhan Sintete dan Pelabuhan Probolinggo, serta dua pelabuhan telah ditandatangani MoU untuk selanjutnya proses KSP, yaitu Pelabuhan Waingapu dan Pelabuhan Bima.
Menhub menargetkan tahun 2017 terdapat sedikitnya 15 pelabuhan dan bandara yang dikerja samakan pengelolaannya ke swasta.
Menhub meyakini pelabuhan dan bandara yang dikerja samakan pengelolaannya akan dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak pengelola, “pelabuhan dan bandara yang sudah ada tersebut akan dikelola secara profesional dan jelas selain meningkat pelayanan juga mendatangkan keuntungan berupa peningkatan pendapatan negara” ungkapnya.
Selain itu penggunaan anggaran negara untuk biaya operasional maupun biaya pegawai akan berkurang dan di sisi lain biaya modal untuk investasi menjadi porsi BUMN, BUMD atau BUMS yang mengelola sehingga APBN dapat digunakan untuk pengembangan bandara dan pelabuhan di daerah terpencil, perbatasan dan rawan bencana demikian dijelaskan Budi Karya Sumadi.
Adapun 20 pelabuhan yang sudah dan akan dikerjasamakan dengan swasta diantaranya Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Sintete, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan Tanjung Wangi, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Kalabahi, Pelabuhan Tenau Kupang, Pelabuhan Ende, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Parepare, Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Biak, Pelabuhan Fakfak, Pelabuhan Sorong, dan Pelabuhan Merauke.
Sedangkan 11 bandara yang diusulkan dikerjasamakan dengan swasta diantaranya Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Sentani Jayapura, Bandara Juwata Tarakan, Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu, Bandara Maimun Saleh Sabang, Bandara FL Tobing Sibolga, Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Bandara Hananjoeddin Tanjung Pandan, Bandara Syukuran Aminudin Luwuk, dan Bandara Blimbingsari Banyuwangi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
