Reporter: Pamela Sarnia | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta pemilik marketplace bersinergi untuk mendorong 57 juta industri kecil dan menengah (IKM) berjualan di e-commerce. Harapannya, program ini turut menyumbang pendapatan dari e-commerce yang diproyeksikan mencapai US$ 130 miliar pada 2020.
Adapun riset Deloitte Access Economics di tahun 2105 menunjukkan, IKM yang menggunakan teknologi digital akan mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2%. Bagi IKM sendiri, pendapatannya bisa naik hingga 80% dan membuatnya 17 kali lebih inovatif.
"Program ini salah satu bentuk pemerataan pembangunan. Sebab, dengan adanya program ini, produksi IKM akan meningkat. Dengan peningkatan produksi, maka akan lebih banyak tenaga kerja yang terserap. Dengan begitu, gap antara si kaya dan si miskin makin dipersempit," kata Direktur IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih usai konferensi pers Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Perindustrian dengan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengembangan Sektor Industri melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, di Kementerian Perindustrian, Jumat (27/1).
Dalam sinergi ini, Kemenperin akan menyediakan data IKM. Sedangkan Kominfo menyiapkan infrastruktur internet di daerah. Adapun marketplace memberikan pelatihan internet serta akses berjualan.
e-Smart IKM nantinya berbentuk database dalam Sistem Informasi Nasional yang berisi informasi mengenai identitas IKM mulai dari pemilik badan hukum hingga alamat. "Dalam program e-Smart IKM ini, Kemenperin murni hanya menangani databasenya," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
Penyediaan database ini berperan penting bagi dunia e-commerce. Pasalnya, dari database tersebut, pemerintah bisa mengetahui jumlah transaksi dan identitas pemilik resmi. Sehingga, pemerintah akan lebih mudah mengenakan pajak atau melacak transaksi fiktif.
"Tantangannya selama ini adalah database. Kami saja baru dapat data 1 juta e-commerce setelah kerja sama dengan BRI (Bank Rakyat Indonesia) dari siapa yang ambil KUR (Kredit Usaha Rakyat). Dari situ kita tahu siapa pemiliknya dan alamatnya," kata Rudiantara.
Database yang diberikan Kemenperin diperoleh dari sejumlah sentra IKM yang ada di seluruh pelosok nusantara. Menurut Gati, saat ini tenaga penyuluh lapangan (TPL) Kemenperin telah mendata 250.000 IKM. Adapun yang masuk dalam kategori IKM ialah badan hukum dengan nilai investasi Rp 50 juta- Rp 15 miliar.
Pendataan sentra IKM yang mengusung satu produk unggulan ini akan dilakukan secara bertahap. "Program di tahun pertama 50 sentra IKM. Nanti tahun depan kita bisa tingkatkan jadi 100 sentra," kata Airlangga.
e-Smart IKM mengusung sembilan komoditi unggulan yang akan dikembangkan pemasarannya melalui e-commerce yaitu kosmetik, fesyen, makanana, minuman, kerajinan, perhiasan, furniture, herbal, dan produk logam. "Ke depannya semua komoditi akan didorong untuk masuk ke dalam program ini," kata Airlangga.
Gunakan anggaran belanja Ditjen IKM
Menurut Gati, program pendataan e-Smart IKM ini menggunakan 20% dari anggaran belanja Ditjen IKM untuk tahun 2017 sebesar Rp 250 miliar. Dengan demikian, Kemenperin menganggarkan Rp 50 miliar untuk program e-Smart IKM.
Sedangkan pembangunan infrastruktur jaringan internet untuk IKM yang dilakukan oleh Kominfo dilakukan di 122 titik yang dinyatakan sebagai daerah tertinggal sesuai Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015. Pembangunan infrastruktur ini menggunakan dana universal service obligation (USO) Kominfo.
"Kami bisa mendanai infrastruktur internet gratis dengan kecepatan 20 Mbps (mega bytes per second) sebesar Rp 600 juta per tahun untuk 122 titik," kata Menteri Kominfo Rudiantara. Dengan kata lain, Kominfo mengalokasikan Rp 73,2 miliar dana USO untuk program pembangunan infrastruktur internet daerah tertinggal.
Sementara ini, kata Airlangga, pemerintah masih belum menargetkan jumlah IKM yang bisa terjaring serta potensi transaksi yang terjadi. Menurutnya, data itu didapat setelah programnya berjalan. "Nanti kita peroleh datanya dari marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Blibli," kata Airlangga.
Fajrin Rasyid, CFO Bukalapak mencatat ada 1,3 juta pelapak yang telah terdaftar di Bukalapak. Meski Fajrin tidak bisa menyebut angkanya, namun menurutnya kebanyakan dari pelapak itu berupa usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam program ini, Bukalapak memberikan pelatihan gratis kepada para IKM. "Omzet UKM di Bukalapak mulai dari puluhan juta rupiah sampai ratusan juta rupiah setiap bulannya," kata Fajrin.
Dengan mengikuti program ini, marketplace seperti Bukalapak bisa memperoleh jumlah pelanggan yang lebih banyak dan meningkatkan pendapatan. Maka dari itu, Airlangga berharap makin banyak marketplace yang ikut dalam program e-Smart IKM. "Bagi marketplace, e-Smart IKM akan meningkatkan dnilai transaksi di marketplace tersebut," kata Airlangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
