AESI Ungkap Sejumlah Kendala Pengembang PLTS yang Perlu Segera Diatasi

Selasa, 11 Agustus 2026 / 18:33 WIB

ILUSTRASI. AESI mengungkapkan sejumlah hambatan yang dihadapi para pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam memperluas skala bisnis (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) mengungkapkan sejumlah hambatan yang dihadapi para pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam memperluas skala bisnis.

Hambatan tersebut mencakup aspek administratif melalui perizinan Online Single Submission (OSS), keterbatasan ketersediaan lahan, hingga munculnya beban biaya pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di daerah.

Ketua Umum AESI, Mada Ayu Habsari menyampaikan, kendala perizinan OSS kini mulai terurai pasca hadirnya regulasi baru hasil koordinasi dengan BKPM. Kehadiran Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 memberikan kepastian waktu persetujuan berkas agar proyek dapat dipercepat tanpa tertahan proses kelengkapan dokumen administratif yang panjang.

"Permen Nomor 5 Tahun 2025 pada Oktober kemarin, tentang Kemudahan Jasa Berusaha. Jadi mulai saat ini semua aplikasi yang masuk, selama dokumen tersebut lengkap, dalam 2 minggu jika tidak ada respons, maka dianggap approve dan bisa melanjutkan proses selanjutnya," ujarnya dalam media briefing Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2026 di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Di samping persoalan sistem perizinan, lanjut Mada, keterbatasan lahan fisik untuk pemasangan panel surya menjadi persoalan yang memerlukan penanganan komprehensif. Penggunaan ruang atap bangunan fasilitas umum maupun pasar dinilai dapat menjadi alternatif di tengah tingginya tantangan akuisisi lahan darat untuk pemanfaatan energi terbarukan.

"Kemudian kendala yang kedua adalah mengenai ketersediaan lahan. Untuk itu makanya kita mencobakan beberapa solusi, seperti contohnya ada floating, kemudian ada rooftop. Jadi atap-atap yang tidak digunakan, mungkin bisa kita gunakan sebagai lahan alternatif untuk program IDB contohnya. Karena memang untuk mengakuisisi lahan itu salah satu PR yang cukup besar, itu yang memang harus dikoordinasikan," katanya.

Mada mengungkapkan, pemanfaatan atap seluas hektaran pada ribuan pasar tradisional di bawah naungan Asparindo menyimpan potensi daya listrik yang melimpah. Kelebihan pasokan listrik (excess power) dari instalasi atap tersebut nantinya diharapkan dapat disalurkan langsung ke dalam jaringan milik PT PLN (Persero).

"Sebetulnya ini juga bisa kita gunakan sebagai alternatif untuk memasang PLTS dan nanti excess power-nya, karena mungkin pasar kan nggak mungkin, kalau 4 hektare berarti 4 mega kan nggak mungkin dipakai sendiri. Jadi mungkin bisa disalurkan ke jaringan PLN. Ini juga yang perlu nanti kami diskusikan juga dengan PLN tentang ide-ide yang seperti ini," ungkapnya.

Di sisi pajak, AESI juga menyoroti adanya perlakuan pungutan PBB ganda oleh beberapa pemerintah daerah terhadap pemilik instalasi PLTS atap.

Pungutan dengan dalih peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dinilai memberatkan pelaku usaha karena pos pajak seharusnya dibebankan penuh pada pemilik fisik bangunan utama.

"PBB kan harusnya jatuhnya ke bangunan ya, tapi dia kalau ada atapnya PLTS, di-charge ulang. Jadi ini kan memberatkan ya, maksudnya harusnya PBB-nya jatuhnya ke pemilik fasiliti, bukan ke pemilik PLTS, karena PLTS kita kasarnya kita nebeng atapnya tuh. Ini yang sekarang kami dari asosiasi sedang coba carikan solusinya untuk didiskusikan. Karena ada satu provinsi menerapkan ini, provinsi lain tidak. Jadi dengan alasan adalah penambahan PAD. Tapi kan harusnya PAD tidak didapat dari hal-hal yang seperti ini," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News