/2026/09/02/1335843350.jpg "Indef: CNG Clustering Bisa Menjadi Model Transisi Awal Konversi LPG 3 kg")
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Ridwan Mulyana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mengembangkan gas alam terkompresi atau Compressed Natural Gas (CNG) Merah Putih sebagai alternatif untuk mengonversi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg). Pemanfaatan gas bumi domestik berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor.
Kebijakan ini berpeluang untuk mengurangi tekanan fiskal dan memperluas pasar bagi produksi gas nasional. Hanya saja, pelaksanaan konversi LPG subsidi 3 kg ke CNG Merah Putih harus mempertimbangkan kesiapan pasokan, infrastruktur, keekonomian, dan keselamatan.
Kepala Pusat Energi dan Pangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov sepakat bahwa pemanfaatan gas domestik dapat memperkuat kemandirian energi. Apalagi, ketergantungan terhadap LPG impor membuat Indonesia rentan terhadap perubahan harga internasional, nilai tukar, dan gangguan rantai pasok.
Namun, Abra menilai CNG tidak dapat langsung menggantikan LPG 3 kg di seluruh Indonesia. Karena itu, implementasinya harus dimulai secara selektif dan bertahap. Menurut Abra, pendekatan klasterisasi CNG atau CNG clustering dapat menjadi model transisi awal yang paling realistis.
Model CNG clustering mengintegrasikan sumber gas, fasilitas kompresi dan pengisian, sistem pengangkutan, serta konsumen dalam satu wilayah layanan. Konsentrasi kegiatan dalam satu klaster dapat menekan biaya logistik dan mempermudah pengawasan.
Pendekatan ini juga memungkinkan pemerintah menguji keandalan rantai pasok dalam skala terkendali. Program baru diperluas setelah klaster awal terbukti aman, ekonomis, dan diterima masyarakat. Abra menilai model CNG clustering bisa menekan risiko pada tahap awal pelaksanaan program.
“Pemerintah sebaiknya memulai dari klaster yang paling siap. Setiap klaster harus memiliki sumber gas yang jelas, jarak distribusi relatif pendek, konsumen yang memadai, dan infrastruktur pendukung yang tersedia. Rantai pasoknya juga harus dapat dipertanggungjawabkan dari hulu hingga rumah tangga. Harus jelas siapa pemasok gas, operator fasilitas, distributor, dan penanggung jawab keselamatan,” kata Abra melalui keterangan yang disiarkan pada Jumat (25/9/2026).
Klaster awal perlu diprioritaskan di wilayah yang dekat dengan sumber gas, fasilitas pemrosesan, jaringan pipa, atau fasilitas distribusi yang telah tersedia. Kedekatan tersebut dapat mengurangi biaya transportasi sekaligus memperkecil risiko gangguan pasokan.
Catatan Abra, pemilihan lokasi tidak boleh hanya didasarkan pada jumlah rumah tangga penerima LPG 3 kg. Pemerintah harus menghitung jarak angkut, kepadatan konsumen, kondisi jalan, dan akses terhadap titik penukaran tabung.
"Pendekatan klaster dapat diterapkan di daerah yang belum memiliki jaringan gas, tetapi masih berada dalam radius distribusi CNG yang ekonomis. Dalam kondisi tersebut, CNG dapat menjadi jembatan sebelum jaringan pipa tersedia,” imbuh Abra.
Klaster yang ideal memiliki pasokan cukup, jarak angkut pendek, permintaan terkonsentrasi, dan akses distribusi yang baik. Kombinasi itu penting agar fasilitas CNG dapat dimanfaatkan secara optimal. Abra mengingatkan, CNG dapat kehilangan keunggulan ekonomi apabila harus didistribusikan terlalu jauh kepada konsumen yang tersebar.
"Harga di tingkat konsumen juga harus tetap terjangkau tetapi harus memperhatikan keekonomian Badan Usaha agar menjamin pengelolaan infrastruktur yang berkelanjutan, andal dan aman," ujar Abra.
Pada masa transisi, rumah tangga tidak harus menjadi satu-satunya sumber permintaan dalam sebuah klaster. Kebutuhan rumah tangga dapat digabungkan dengan permintaan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pasar tradisional, rumah makan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik. Konsumen pengguna utama dibutuhkan untuk menciptakan volume permintaan minimum yang stabil.
Permintaan yang terkonsentrasi akan meningkatkan utilisasi fasilitas pengisian dan memperkuat kelayakan investasi. Namun, penambahan konsumen pengguna utama tidak boleh mengurangi prioritas pasokan kepada rumah tangga.
“Pemerintah harus memastikan kelompok pengguna utama CNG dapat memperkuat keekonomian klaster, bukan menciptakan persaingan pasokan. Alokasi gas untuk setiap kelompok pengguna perlu ditetapkan secara jelas," tegas Abra.
Setiap klaster awal perlu diperlakukan sebagai proyek percontohan sebelum program diperluas. Pemerintah harus mengevaluasi biaya distribusi, harga akhir, waktu pengisian ulang, kemudahan penggunaan, penerimaan konsumen, dan insiden keselamatan.
Hasil evaluasi tersebut perlu dibuka secara transparan sebagai dasar pengambilan keputusan. Klaster yang berhasil dapat direplikasi di wilayah dengan karakteristik serupa. Klaster yang belum ekonomis atau aman harus diperbaiki terlebih dahulu tanpa memaksakan ekspansi.
Penerapan CNG clustering harus ditempatkan sebagai proses transisi, bukan penggantian LPG 3 kg secara mendadak. LPG perlu tetap tersedia sampai pasokan CNG terbukti andal dan fasilitas distribusinya mudah dijangkau. Masa transisi juga dibutuhkan agar masyarakat dapat menyesuaikan perangkat dan kebiasaan penggunaan energi.
Konsumen harus dilibatkan sejak tahap perencanaan serta mendapatkan akses terhadap edukasi dan layanan pengaduan. Pengurangan LPG hanya dapat dilakukan secara bertahap setelah kesiapan setiap klaster terverifikasi.
“Transisi tidak boleh menambah beban rumah tangga miskin dan usaha mikro. Perhitungan harga harus mencakup biaya tabung, penyesuaian kompor, regulator, transportasi, serta waktu untuk memperoleh pasokan," tandas Abra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
