Reporter: Vatrischa Putri Nur | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang mengumumkan tarif impor ke sejumlah negara mitra dagang, termasuk Indonesia yang dikenai tarif resiprokal sebesar 32%.
Selain Indonesia, beberapa negara Asia lain juga menjadi sasaran, seperti Vietnam (46%), Kamboja (49%), Tiongkok (34%), dan Taiwan (32%).
Kebijakan tarif impor ini tentu saja akan membuat barang-barang Indonesia yang diekspor ke AS akan mengalami kenaikan harga jual, sebab bea masuk yang diberikan juga mengalami kenaikan.
Terkait hal ini, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Danang Girindrawardana, mengatakan bahwa secara tidak langsung kebijakan ini bisa menimbulkan dampak inflasi yang tinggi di AS.
“Barang-barang di Indonesia akan menjadi lebih mahal di AS dan kemungkinan terburuk adalah melambatnya permintaan ekspor ke AS. Tetapi, itu juga sama terjadi pada barang lain dari negara eksportir. Artinya justru AS akan kesulitan memenuhi kebutuhan dalam negerinya dan bisa mengakibatkan inflasi tinggi di AS,” terang Danang kepada Kontan, Minggu (6/4).
Baca Juga: Apindo Beri Empat Usulan ke Pemerintah Soal Kenaikan Tarif Trump
Tarif impor Trump ini dikenakan kepada Indonesia sebab AS mengalami trade deficit (defisit perdagangan) yang cukup tinggi dengan Indonesia.
AS merupakan salah satu mitra dagang ekspor utama Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor Indonesia ke AS pada Januari 2025 didominasi oleh sektor mesin dan perlengkapan elektrik yang mencapai US$ 349,7 juta.
Pakaian rajutan mencatatkan nilai US$ 218,3 juta, diikuti oleh alas kaki senilai US$ 203,7 juta, serta pakaian bukan rajutan sebesar US$ 187,5 juta.
Kemudian produk lainnya yang turut berkontribusi besar dalam ekspor ke AS adalah minyak hewani/nabati senilai US$ 142,9 juta, perabotan US$ 138,3 juta, barang dari kulit samak US$ 138,3 juta.
Karet dan produk karet diekspor ke AS hingga senilai US$ 128 juta, ikan dan krustasea US$ 92,4 juta, serta olahan daging dan ikan US$ 66,3 juta.
Maka dari situ, Danang mengatakan, mesti ada strategi nasional untuk memitigasi kebijakan tarif impor yang mengalami kenaikan cukup signifikan ini.
Baca Juga: PHK Terus Berlanjut, Apindo Sebut 2 Bulan Pertama 2025 Sudah 40.000 Pekerja Kena PHK
Beberapa catatan yang diberikan Danang kepada pemerintah terkait langkah mitigasinya ialah, pertama dengan men-deregulasi aturan dalam negeri, supaya industri padat karya dapat menghasilkan produk yang makin kompetitif dan efisien.
Kedua, Danang beranggapan bila misi negosiasi kepada pemerintah AS perlu dilakukan dengan menawarkan imbal balik imporr dari AS terkait bahan baku dan mesin-mesin industri atau produk lain yang diperlukan.
Ketiga, kebijakan tarif ini akan berlangsung panjang. Maka strategi jangka panjang harus dilakukan. Misalnya, dengan penguatan perdagangan antara blok-blok wilayah lintas kawasan, mengubah alternatif perdangan internasional lebih ke Asia Tengah, Rusia, dan Eropa Timur.
“Intinya, Indonesia harus mampu mengambil strategi yang menguntungkan dengan situasi kejamnya perdangangan internasional,” tegas Danang.
Di sisi lain, Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO, Chandra Wahjudi, mengatakan jika pihaknya belum bisa mengeneralisir perkiraan dampak tarif impor Trump ini terhadap industri dalam negeri karena tiap sektor memiliki komponen struktur biaya yang berbeda.
Meski begitu, Chandra memastikan jika akibat dari tarif resiprokal ini, produk-produk kebutuhan nonprimer akan mengalami penurunan permintaan bahkan bisa berlanjut berdampak ke efisiensi.
“Dengan kenaikan harga akibat dari tarif, kebutuhan atas produk-produk yg bukan esensial pastinya akan turun. Kalau permintaan turun biasanya pelaku usaha akan melakukan efisiensi,” tutur Danang.
Baca Juga: Indonesia Kena Tarif Trump 32%, Apindo: Cari Pasar Baru, Kurangi Ketergantungan AS
Selanjutnya: Investor Pecah Fokus, Valuta Asia Diproyeksi Masih Bergerak Acak
Menarik Dibaca: Anda Enggak Mau Boros Terus? Coba 7 Cara Melacak Pengeluaran Bulanan Ini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
