/2026/10/27/477873048.jpg "Bahlil Dorong UMKM dan Pengusaha Daerah Kebagian Proyek Hilirisasi")
Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong pengusaha lokal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat porsi lebih besar dalam proyek hilirisasi sumber daya alam.
Bahlil menegaskan, investasi industri berskala besar di daerah tidak boleh hanya menguntungkan pemodal besar.
Pengusaha lokal juga harus mendapat kesempatan untuk terlibat dalam rantai pasok, pengadaan barang dan jasa, hingga kegiatan operasional industri.
Baca Juga: Mangkubuwono Reserve Tawarkan Rumah di Jakarta Timur Mulai Rp 3,5 Miliar
Menurut Bahlil, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari jumlah smelter atau pabrik pengolahan yang dibangun di dalam negeri.
Hilirisasi juga harus mampu mendorong pemerataan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat peran pengusaha nasional dalam rantai pasok industri.
"Jangan semua pekerjaan dikuasai, dimonopoli oleh satu kelompok tertentu, tapi harus dibagi kepada orang daerah, untuk juga mereka bisa ikut mengambil bagian dalam rangka penciptaan ekonomi di daerahnya masing-masing," ujar Bahlil dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Ia menilai, selama ini keterlibatan pengusaha daerah dalam proyek industri berskala besar masih terbatas.
Meski pembangunan industri berlangsung di daerah, pengadaan barang dan jasa justru kerap didominasi perusahaan yang berbasis di Jakarta.
Bahlil mencontohkan pengalamannya saat menjabat Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
Ketika itu, kebutuhan operasional industri di daerah, termasuk barang-barang sederhana, masih banyak dipasok dari Jakarta.
"Dulu waktu saya jadi Ketua Umum HIPMI, pengusaha di Jakarta ini ketika membangun industri hilirisasinya di daerah, dari gunting kuku sampai gunting rambut, itu semua pengadaannya diambil dari Jakarta. Terus orang daerah menjadi apa?" katanya.
Baca Juga: Memacu Inovasi Robotika Generasi Muda Lewat Ajang Kompetisi
Dorong akses pengusaha daerah ke sektor tambang
Untuk memperluas keterlibatan pengusaha lokal, Bahlil menyebut pemerintah telah menerbitkan keputusan menteri yang mengatur penggunaan kontraktor tidak terafiliasi.
Kebijakan tersebut sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi pengusaha daerah untuk terlibat dalam kegiatan pertambangan.
Namun, menurut dia, kebijakan tersebut mendapat kritik dari sebagian pengusaha besar karena mengubah pola pengadaan barang dan jasa yang selama ini berjalan.
"Saya banyak dikritik sama teman-teman saya pengusaha besar, tentang kontraktornya harus tidak boleh terafiliasi, harus pakai orang daerah," ungkapnya.
Selain keterlibatan dalam kegiatan operasional, Bahlil juga menyoroti ketimpangan kepemilikan izin usaha pertambangan (IUP).
Ia mempertanyakan masih terbatasnya pengusaha daerah yang memiliki izin tambang, meskipun sumber daya alam tersebut berada di wilayah mereka.
Baca Juga: TRON dan VKTR Kolaborasi Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik
"Nikel punya orang Sulawesi, punya orang Maluku, punya orang daerah. Tapi berapa orang Sulawesi dan orang Maluku yang punya IUP?" ujarnya.
Menurut Bahlil, persoalan serupa juga terjadi di wilayah penghasil batubara seperti Kalimantan dan Sumatera.
Sumber daya tambang berada di daerah, tetapi kepemilikan izin lebih banyak dikuasai pengusaha yang berkantor di Jakarta.
Ia menilai, mekanisme tender atau lelang selama ini menyulitkan pengusaha daerah untuk bersaing dengan kelompok usaha besar yang memiliki modal lebih kuat.
Karena itu, pemerintah mendorong perubahan regulasi melalui Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) untuk memberikan prioritas kepada UMKM, koperasi, dan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam memperoleh akses perizinan pertambangan.
"Inilah sebagai bentuk afirmatif kehadiran negara dalam rangka memberikan prioritas keadilan kepada teman-teman daerah untuk bisa memiliki IUP," kata Bahlil.
Ia mengingatkan, tanpa kebijakan afirmatif, kepemilikan usaha tambang berisiko terus terkonsentrasi pada kelompok pengusaha yang sama.
Baca Juga: Sepeda Konvensional Masih Topang 60% Bisnis Terang Dunia Internusa (UNTD)
Hilirisasi harus perkuat kemandirian industri
Di sisi lain, Bahlil menegaskan agenda hilirisasi nasional tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter atau pabrik pengolahan di dalam negeri.
Menurut dia, pembangunan fasilitas pengolahan belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian industri apabila teknologi dan sumber permodalannya masih bergantung pada pihak luar negeri.
"Bagi saya, hilirisasi itu jangan cuma membangun smelter. Kalau pabriknya ada di Indonesia, tetapi teknologinya masih dari luar, modalnya bergantung pada luar, ya kita belum sepenuhnya mandiri. Kita hanya memindahkan tempat pengolahan, sementara ketergantungannya masih ada," ujar Bahlil.
Pemerintah, lanjut dia, ingin memastikan hilirisasi memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional sekaligus memperkuat penguasaan teknologi dan kapasitas industri dalam negeri.
Baca Juga: Seluruh Terowongan MRT Fase 2A Rampung, Segmen Bundaran HI-Monas Beroperasi 2027
Pemerintah juga melakukan pembenahan tata kelola investasi dan perizinan agar proses bisnis lebih transparan dan efisien. Salah satunya melalui pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan yang dikembalikan menjadi sistem satu tahun.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan pasokan di pasar sekaligus melindungi penerimaan negara.
Bahlil menegaskan, perluasan kesempatan bagi pengusaha daerah merupakan bagian dari upaya menciptakan pemerataan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam.
"Ketika diperhadapkan antara kepentingan rakyat dan kepentingan sekelompok orang, saya lebih memilih untuk mengedepankan kepentingan rakyat daripada sekelompok orang," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
