Reporter: Asnil Bambani Amri |
JAKARTA. Banyak aparatur daerah belum memahami kebijakan tentang keberadaan pasar modern dan pasar tradisional. Hal ini disampaikan oleh Franky Sibrani, anggota Forum Komunikasi Pasar (FKP) di Jakarta, (10/11). Minimnya pengetahuan soal kebijakan tentang pasar itu diketahui setelah FKP melakukan sosialisasi ke sejumlah daerah.
“Ini hasil sosialisasi yang kami lakukan di Medan dan juga Denpasar ” kata Franky. Menurutnya, dinas terkait yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemberian izin pasar atau toko modern banyak yang tidak mengetahui keberdaan Permendag No. 53/2008 sebagai petunjuk pelaksana Perpres No. 112/2007 tentang pengaturan dan zonasi pasar modern.
“Sosialisasi ternyata masih minim, sementara sektor ritel ini masih tumbuh,” jelas Franky. Ia khawatir adanya kesalahan dari pemerintah daerah dalam memberikan perizinan kepada toko modern dan juga pasar modern di wilayahnya. Selain masalah perizinan, banyak juga pemerintah daerah tidak mengetahui adanya aturan trading term antara pemasok dengan peritel modern.
Langkah sosialisasi tersebut menurutnya mesti ditingkatkan agar pemerintah daerah mengetahui batasan dalam memberikan izin kepada toko modern dan juga peritel modern. Selain itu, instansi terkait di daerah diaharapkan juga mengetahui aturan antara pamasok dan peritel modern.
Saat ini, FKP berencana mengeluarkan buku putih yang akan memuat panduan kebijakan bagi daerah dalam mengeluarkan izin pasar, toko modern dan juga pasar modern. Namun sayang, rencana yang sudah digagas sejak tahun lalu itu belum kunjung terealisasi. “Kami berharap buku panduan itu sudah selesai di Desember ini,” jelas Franky yang juga akan melakukan sosialisasi kebijakan tentang pasar itu ke Makasar bulan ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
