Bapanas Klaim Harga Kedelai Stabil, Ongkos Angkut Bebani Perajin

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan harga kedelai impor di tingkat perajin tahu dan tempe masih terkendali. Namun, tingginya biaya transportasi menjadi beban tambahan bagi perajin di luar Jawa, meski harga kedelai di Pulau Jawa masih berada di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP).

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan mengatakan, berdasarkan data Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), rata-rata harga kedelai impor di Pulau Jawa mencapai Rp 11.573 per kilogram (kg) per 7 Oktober 2026.

"Harga kedelai secara umum masih relatif terkendali, terutama di wilayah Jawa sebagai salah satu sentra utama perajin tahu dan tempe. Yang paling penting, pemerintah tidak tinggal diam atau hanya menunggu harga kedelai di perajin naik," ujar Hermawan dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10/2026).

Baca Juga: Pemerintah Bahas Rencana Proyek Kawasan Perumahan PLTS dan Jargas

Berdasarkan data Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) harga rata-rata kedelai impor di Banten mencapai Rp 11.900 per kg, mendekati HAP sebesar Rp 12.000 per kg. Sementara itu, harga tertinggi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai Rp 11.850 per kg. Adapun harga terendah masih berada di kisaran Rp 11.300 per kg.

HAP kedelai impor di tingkat perajin tahu dan tempe ditetapkan maksimal Rp 12.000 per kg, sedangkan HAP kedelai lokal sebesar Rp 11.400 per kg. Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 330 Tahun 2026.

Hermawan mengatakan, pemantauan pemerintah mencakup harga, stok, pasokan, distribusi, hingga kondisi perajin di setiap wilayah. Langkah stabilisasi akan disesuaikan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.

"Pemerintah tidak hanya melihat harga rata-rata nasional. Pemantauan dilakukan terhadap harga, stok, pasokan, distribusi, dan kondisi perajin di masing-masing wilayah, sehingga langkah stabilisasi dapat disesuaikan dengan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan," jelasnya. 

Hermawan menyebut, untuk menjaga keterjangkauan harga, Bapanas menyiapkan anggaran Rp 100 miliar bagi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kedelai pada semester II-2026. Program tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung stimulus ekonomi.

Namun, penyaluran SPHP kedelai tidak dilakukan secara otomatis. Pemerintah memprioritaskan daerah yang harga kedelainya telah melampaui HAP di tingkat perajin, dengan mempertimbangkan perkembangan harga dan kondisi pasokan.

Baca Juga: Ekspor Baterai EV Jadi Langkah Awal Hilirisasi Nikel, Nilai Tambah Masih Jadi PR

"SPHP kedelai bukan subsidi yang diberikan secara otomatis setiap saat. Pelaksanaannya dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan perkembangan harga, kondisi pasokan, serta ketentuan yang berlaku. Komitmen pemerintah adalah menjaga kedelai tetap tersedia, harga tetap terkendali, dan usaha tahu tempe tetap berjalan secara berkelanjutan," kata Hermawan.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Gakoptindo Wibowo Nurcahyo mengatakan, kondisi harga kedelai yang disebut stabil merujuk pada tidak adanya kenaikan dalam beberapa hari terakhir. 

Meski demikian, stabilitas harga tersebut belum menghilangkan tekanan biaya yang dihadapi perajin akibat ongkos transportasi.

"Saat ini masih stabil, maksudnya beberapa hari ini tidak ada kenaikan lagi," ujar Wibowo kepada Kontan, Jumat (9/10/2026).

Ia menjelaskan, perajin di wilayah luar Jawa menghadapi beban distribusi lebih tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan kedelai di Sabang, Aceh, misalnya, pasokan harus dikirim menggunakan kapal laut sehingga menambah biaya transportasi.

"Untuk Pulau Jawa saat ini masih di bawah Rp 12.000. Beban kenaikan transportasi berpengaruh terhadap pengrajin kami," katanya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harga kedelai yang masih di bawah HAP di Pulau Jawa belum sepenuhnya menggambarkan beban biaya yang ditanggung perajin di seluruh wilayah. 

Oleh karena itu, efektivitas SPHP kedelai juga bergantung pada ketepatan sasaran distribusi, terutama ke daerah yang menghadapi tekanan biaya angkut lebih tinggi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News