Reporter: Handoyo | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Impor bawang putih wajib mengantongi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian (Kemtan) dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan (Kemdag) berlaku efektif awal Juli.
Pasalnya, pemerintah hanya memberikan batas waktu untuk masa transisi aturan itu hingga 30 Juni. Walhasil, bila tidak ada kelengkapan surat-surat pendukung dipastikan impor bawang putih tidak bisa masuk ke dalam negeri.
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag) Oke Nurwan mengatakan, bila dilihat dari lama waktu proses impor maka minggu ini merupakan waktu terakhir bawang putih dapat masuk tanpa dokumen.
"Jadi barang yang masuk setelah 30 Juni wajib RIPH dan SPI. Jadi kalau sekarang (impor) paling banter minggu ini pengapalan. Kalau awal Juni pengapalan resiko (masuk) setelah Juli resiko. Harus segera mengurus dari sekarang," kata Oke, pekan lalu.
Kewajiban memiliki RIPH dan SPI ini dilakukan untuk mendata distributor, importir. Dengan demikian, pemerintah dapat memonitor dan memantau posisi ketersedian stok dan kebutuhan.
Saat ini pemerintah tidak dapat mengontrol karena impor bawang putih bebas. Hal ini membuat harga bawang putih riskan untuk dipermainkan oleh para spekulan.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha bawang putih Indonesia (APBRI) Piko Nyoto Setiadi mengatakan pihaknya siap menjalankan aturan baru ini. Dia bilang, selama tidak ada pembatasan kuota importir tidak akan keberatan.
Selain mengaku siap menjalankan aturan wajib RIPH dan SPI, APBRI juga berkomitmen menurunkan harga bawang putih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
