Reporter: Agus Triyono | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Proses pembebasan lahan untuk pembangunan Proyek PLTU Batang sampai saat ini belum juga beres. Tidak ingin permasalahan tersebut terus berlanjut dan mengganggu megaproyek senilai Rp 40 triliun itu, pemerintah mulai mencari terobosan baru.
Chairul Tanjung (CT), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan bahwa terobosan baru tersebut dilakukan dengan menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Batang. Ke dua instansi pemerintahan tersebut, akan diminta untuk melakukan pendekatan secara sosial kemasyarakatan kepada masyarakat Batang agar mereka bisa merelakan tanah mereka untuk pembangunan proyek tersebut.
"Pembebasan tidak mungkin orang dari pusat datang bebaskan, akan sulit, masyarakat daerah itu punya daerah jadi agar efektif mereka akan kami libatkan," kata CT di Jakarta Rabu (28/5).
CT berharap, dengan pendekatan dan terobosan yang dilakukan ini proses pembebasan lahan PLTU Batang bisa cepat selesai. "Intinya tidak akan pernah kami rugikan masyarakat, kami akan ganti untung," katanya.
Sebagai catatan saja, proses pembebasan lahan untuk PLTU Batang mandeg selama hampir setahun belakangan ini. Berdasarkan data pembebasan lahan yang diperoleh KONTAN beberapa waktu lalu, selama setahun, terhitung dari April 2013 sampai dengan 12 Maret 2014, jumlah lahan yang bisa dibebaskan hanya mencapai 12,68 hektare saja.
Jika dihitung secara total, dari total lahan seluas 226 hektare yang diperlukan, sampai dengan Maret berarti, jumlah lahan yang berhasil dibebaskan baru mencapai 197,56 hektare.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
