kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.515.000   -7.000   -0,28%
  • USD/IDR 18.266   -12,00   -0,07%
  • IDX 5.305   -16,23   -0,30%
  • KOMPAS100 684   -2,42   -0,35%
  • LQ45 549   -1,94   -0,35%
  • ISSI 169   0,13   0,08%
  • IDX30 312   -0,66   -0,21%
  • IDXHIDIV20 423   -1,80   -0,43%
  • IDX80 79   -0,35   -0,45%
  • IDXV30 115   -0,07   -0,06%
  • IDXQ30 106   -0,13   -0,13%

Biaya Ekspor Sawit Bertambah, GAPKI Khawatir Daya Saing Indonesia Tergerus


Rabu, 18 November 2026 / 06:15 WIB
Biaya Ekspor Sawit Bertambah, GAPKI Khawatir Daya Saing Indonesia Tergerus
ILUSTRASI. GAPKI meminta biaya layanan ekspor DSI tidak membebani industri saat ekspor sawit Indonesia diproyeksikan turun pada 2027. (KONTAN/Ratih Waseso)


Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri kelapa sawit nasional menghadapi tantangan pada 2027 seiring proyeksi penurunan produksi dan ekspor di tengah meningkatnya kebutuhan domestik.

Dalam kondisi tersebut, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta pemerintah memastikan rencana pengenaan biaya layanan ekspor oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak semakin membebani pelaku usaha.

GAPKI mengingatkan, tambahan biaya layanan berpotensi menggerus daya saing produk sawit Indonesia di pasar global. Terlebih, eksportir selama ini telah menanggung sejumlah kewajiban, mulai dari pungutan ekspor, pajak ekspor hingga pemenuhan domestic market obligation (DMO).

Ketua GAPKI Eddy Martono mengatakan, pelaku usaha pada prinsipnya tidak mempermasalahkan keberadaan DSI sebagai perantara tunggal ekspor. Namun, transparansi dan besaran biaya layanan perlu menjadi perhatian agar kebijakan tersebut tidak menambah beban industri.

Baca Juga: Aspermigas Minta Rencana Kerja Sama Cadangan BBM RI, Thailand, Filipina Dikaji Matang

"Kalau sekarang ini beban kita selain pungutan ekspor, yang kedua pajak ekspor, yang ketiga DMO. Nah, ini ada satu lagi, DSI. Jadi artinya nanti ada empat," ujar Eddy kepada media, dikutip Selasa (17/11/2026).

Karena itu, Eddy meminta agar besaran biaya layanan DSI tidak terlalu tinggi. Menurut dia, tambahan biaya tersebut berpotensi menekan harga jual produk sawit dan pada akhirnya turut berdampak terhadap harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani.

Sebelumnya, DSI menyampaikan bahwa biaya layanan ekspor yang akan diumumkan pada Desember mendatang diperkirakan berada pada level satu digit dolar AS per ton berdasarkan harga pasar saat ini.

"Yang penting nanti tidak memberatkan dan terjadi transparansi di situ," tegas Eddy.

Kekhawatiran GAPKI terhadap tambahan biaya ekspor tersebut muncul di tengah prospek penurunan volume ekspor sawit Indonesia pada 2027.

Eddy memperkirakan ekspor sawit Indonesia berpotensi turun maksimal 5 juta ton pada tahun depan. Penurunan tersebut dipicu kombinasi berkurangnya produksi dan meningkatnya kebutuhan dalam negeri.

Baca Juga: Penjualan Menguat, Gaikindo Berharap Penjualan Kendaraan Tembus 1 Juta Unit pada 2026

Jika skenario tersebut terealisasi, devisa ekspor sawit Indonesia berpotensi berkurang sekitar US$ 5 miliar.

Di sisi lain, kebutuhan domestik terus meningkat, terutama untuk sektor pangan dan energi. Implementasi penuh mandatori biodiesel B50 pada 2027 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan crude palm oil (CPO) untuk biodiesel menjadi sekitar 17,4 juta ton.

"Di satu sisi konsumsi dalam negeri naik, sementara produksi kita turun. Tapi kita tidak akan mungkin mengorbankan konsumsi dalam negeri. Artinya kebutuhan pangan dan energi tetap kita jaga," jelas Eddy.

Proyeksi tersebut sejalan dengan perkiraan Dewan Pembina GAPKI Joko Supriyono. Dalam paparannya di IPOC 2026, Joko memperkirakan total ekspor produk sawit Indonesia pada 2027 mencapai 29,73 juta ton, turun 12,27% dibandingkan perkiraan realisasi 2026 sebesar 33,89 juta ton.

Sementara itu, produksi gabungan CPO dan palm kernel oil (PKO) pada 2027 diperkirakan mencapai 59,87 juta ton. Angka tersebut turun 3,11% dibandingkan proyeksi produksi 2026 sebesar 61,8 juta ton.

Sebaliknya, konsumsi domestik diperkirakan meningkat 11,36% menjadi 30,2 juta ton pada 2027 dari 27,12 juta ton pada 2026.

Peningkatan konsumsi terutama berasal dari kebutuhan biodiesel yang diperkirakan mencapai 17,4 juta ton, naik 18,45% dari proyeksi 2026 sebesar 14,69 juta ton. Adapun kebutuhan untuk pangan diperkirakan mencapai 10,43 juta ton dan oleokimia sebesar 2,37 juta ton.

Baca Juga: Ramai Isu Tambang Dekat Ujung Kulon, Antam: PT CSD Sudah Tak Beroperasi Sejak 2022

Dari sisi produksi, fenomena El Niño juga diperkirakan memberikan tekanan terhadap kinerja perkebunan sawit. GAPKI menghitung kekeringan akibat El Niño berpotensi mengurangi produksi sekitar 3,08 juta ton atau 4,9% dari potensi produksi tanpa El Niño.

Tekanan terhadap produksi bahkan diperkirakan berlanjut hingga 2028 dengan potensi kehilangan produksi sekitar 1,24 juta ton.

Berdasarkan kelompok produk, ekspor CPO dan produk olahannya pada 2027 diproyeksikan turun 10,66% menjadi 23,81 juta ton. Ekspor oleokimia diperkirakan terkoreksi 20% menjadi 4,46 juta ton, sedangkan ekspor CPKO dan produk olahannya turun sekitar 11% menjadi 1,46 juta ton.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Eddy berharap pemerintah mengedepankan sinergi dengan pelaku industri dalam merumuskan kebijakan strategis sektor sawit.

Menurutnya, industri sawit memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, perekonomian nasional, dan penerimaan devisa. Oleh karena itu, setiap kebijakan baru perlu mempertimbangkan kondisi industri agar tidak justru menambah beban pelaku usaha dan mengurangi daya saing sawit Indonesia di pasar global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×