Bisnis anjlok, Mabua sesalkan regulasi pemerintah

Reporter: Emir Yanwardhana | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Ada empat regulasi yang membuat penjualan Harley Davidson ditengarai anjlok di Indonesia. Ini pula yang menjadi pemicu PT Mabua Motor Indonesia (MMI) enggan untuk memegang merek motor gede asal Amerika Serikat (AS) ini.

Sales & Marketing Director PT MMI, Irvino Edwardly menjelaskan, regulasi pemerintah terkait pajak bea masuk sangat memberatkan pihak perusahaan. Sehingga, kebijakan pemerintah ikut andil menggangu iklim penjualan motor gede.

"Kami dihadapi banyak kendala, seperti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang mencapai 40 % sejak 2013 serta regulasi regulasi pajak yang mengimpit bisnis,” kata Irvino.

Dia menjelaskan, ada empat regulasi mengenai tarif bea masuk serta pajak yang terkait dengan importasi motor besar. Pertama PMK No. 175/PMK.001/2013 tentang kenaikan pajak penghasilan (PPh) 22 import dari 2,5 % menjadi 7,5 %. Kedua PP No 22 Tahun 2014 tentang kenaikan pajak penjualan barang mewah dari 75 % menjadi 125 %.

Ketiga PMK No.90/PMK.03/2015 tentang penetapan tariff PPh 22 Barang Mewah untuk motor besar dengan kapasitas mesin diatas 500cc, dari 0 % menjadi 5 %. Terakhir, PMK No. 123/PMK.010.2015 tentang kenaikan tariff Bea masuk semula dari 30 % menjadi 40 %.

”Jadi, total keseluruhan pajak untuk importasi motor besar mencapai 300%, tidak termasuk bea balik nama (BBN) dan pajak kendaraan bermotor (PKB). Itu yang menjadi penyebab harga motor Harley bisa tiga kali lebih tinggi dibanding yang dijual di Amerika,” kata Irvino.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News