Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebut ada 404 kasus penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di tahun 2019 lalu.
Maraknya kasus penyelewengan ini membuat PT Pertamina berkomitmen untuk merampungkan digitalisasi nozzle. Sebelumnya, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Mas'ud Khamid menyebut, di bulan Juni mendatang, digitalisasi nozzle sudah di seluruh Indonesia.
"Sekarang sudah terinstal sekitar 3.700 hingga 4.000 SPBU dari target 5.518 SPBU," ujar Mas'ud. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 3.300 SPBU yang terintegrasi dengan sistem pembayaran melalui LinkAja.
Baca Juga: Pemerintah targetkan digitalisasi nozzle di SPBU tuntas Juni 2020
Integrasi sistem ini akan memudahkan Pertamina melakukan pengawasan penyaluran BBM. Pertamina dapat dengan mudah memantau identitas pembeli dan jenis serta volume bahan bakar yang dibeli.
"Dengan begitu, saya tahu beli premium dalam sebulan berapa ratus liter, jam 12 malam pun saya tahu. Ini profilling, nanti saya cek apa benar si A layak terima subsidi (atau tidak)," jelas Mas'ud.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati dalam agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI bilang upaya digitalisasi nozzle sebagai langkah mengantisipasi penyelewengan BBM.
"Kami mulai dengan SPBU dulu, kemudian bergerak ke Terminal BBM dipasangi Automatic Tank Gauge (ATG)," kata dia.
Baca Juga: Laba bersih Pertamina di 2019 anjlok menjadi US$ 2,1 miliar
Penerapan ATG, bertujuan untuk mengawasi pergerakan mobil tanki dan mengidentifikasi kasus penyelewengan selama perjalanan distribusi.
Ia memastikan seluruh rencana digitalisasi dari hulu ke hilir akan dirampungkan pada tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
