Reporter: Azis Husaini | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Balai Pustaka menerbitkan buku "Freeport Kembali Ke Pangkuan Ibu Pertiwi." Buku karya Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi UGM ini menguak perjalanan perebutan divestasi saham Freeport Indonesia dari tahun 1967 sampai dengan 2017 akhir. Sampai saat ini buku Fahmy Radhi Pengamat Ekonomi Energi UGM sekaligus dosen UGM ini sudah dipesan sebanyak 7.500 eksemplar.
Saat acara pre launching di Halal Park Senayan yang dihadiri sekitar 40 milenial BUMN, Fahmy Radhi mengatakan sejarah Freeport dimulai saat masa penjajahan. Saat itu, konon Amerika membantu Indonesia untuk menaklukan Belanda demi sumber daya alam.
"Hipotesa saya demikian, tetapi masih perlu dibuktikan," ungkap dia saat pre launching Buku Freeport Kembali Ke Pangkuan Ibu Pertiwi, Selasa di Halal Park Senayan (30/4).
Dia menilai, bahwa bantuan Amerika saat itu bukan tanpa pamrih. Amerika sudah mengincar tambang emas di Papua yang kemudian dikuasai Freeport McMoran. "Tetapi saat itu Soekarno tak mengizinkan asing menguasai sumber daya alam, Soekarno bilang biarkan sumber daya alam ada di dalam bumi Indonesia sampai anak dan cucu kita bisa mengelolanya," ujar Fahmy.
Watak keras Soekarno rupanya tak disukai Amerika, maka kata Fahmy, Soekarno dijatuhkan dan kekuasaan diambilalih Soeharto yang kemudian langsung mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 (UU No.1/1967) tentang Penanaman Modal. UU itu asing rupanya telah disahkan sejak 10 Januari 1967.
Kemudian, dengan UU PMA itu, Soeharto memberikan kontrak karya kepada Freeport selama 30 tahun. Kontrak karya itu ditandatangani pada 7 April 1967, hanya sekitar tiga pekan setelah Soeharto dilantik sebagai pejabat presiden.
Selama sekian tahun, kata Fahmi, Indonesia hanya memiliki 9,36% saham Freeport. Pernah saat itu ada divestasi kedua, namun lagi-lagi Indonesia tak memiliki uang untuk membeli saham Freeport. "Akhirnya dibeli Bakrie yang kemudian dijual ke Bob Hasan, dan Bob Hasan menjual kembali ke Freeport McMoran," ujarnya.
Sejak saat itulah sampai 2017, Indonesia hanya memiliki saham yang kecil dengan dividen yang kecil pula. Namun, pemerintahan terus berganti, Habibie, Gusdur, Megawati, sampai SBY tidak bisa mengambil divestasi saham Freeport.
Baru pada tahun 2015-2017 misi utama Presiden Joko Widodo adalah untuk merebut Freeport. "Memang sejak awal misi Menteri Sudirman Said saat itu atas perintah Jokowi untuk mengambil divestasi 51,2% saham Freeport," ungkap dia.
Namun, memang mencapai kata sepakat dengan Freeport tidak mudah. Lantas, Menteri ESDM Sudirman Said diganti setelah kasus "papa minta saham" yang menghebohkan jagad media dan masyarakat. Fahmy mengatakan, saat itu ada upaya politisi meminta saham Freeport mengatasnamakan Presiden.
Paska dicopotnya Sudirman Said, kemudian Jokowi menggantinya dengan Arcandra dan kemudian kembali diganti oleh Ignasius Jonan. Jonan, dalam buku itu juga digambarkan melakukan lobi dengan elegan dengan tidak melanggar aturan internasional.
"Pernah Bos Freeport Richard Adkerson menggertak bahwa Indonesia akan dibawa ke Arbitrase Internasional karena menyetop ekspor konsentrat. Jonan dengan enteng mengatakan, Freeport itu dikira Jonan Gajah, tetapi hanya sapi," ungkap dia.
Bahkan, dalam buku itu, Fahmy mengatakan, bahwa Jonan juga tak segan-segan mengertak balik untuk mengadukan Freeport ke arbitrase juga. "Tetapi lepas dari itu, Jonan pun melakukan kunjungan ke Amerika untuk terus berunding demi mendapatkan divestasi 51,2% itu, meski keras di media, Jonan masih mau berkunjung ke sana," kata Fahmy.
Terlepas dari lobi-lobi yang dilakukan pemerintah, Fahmy menekankan, bahwa saat ini Freeport harus dijaga, bahkan bagi anak muda khususnya kaum milenial, kekayaan alam yang ada di Papua itu bisa untuk menyejahterakan rakyat. "Nanti kalau kalian menjadi menteri, buat kebijakan yang menguntungkan rakyat," tuturnya.
Buku Fahmy Radhi, yang merupakan pengajar UGM tersebut juga mengungkap banyak kisah soal Freeport, dari soal kerusakan lingkungan, sampai drama Sudirman Said yang menyalahkan Jokowi atas keputusan memberikan jaminan perpanjangan kontrak Freeport sampai 2041 sehingga Indonesia lemah dari sisi hukum.
Tak hanya itu, legalisasi ekspor juga dikritik oleh Fahmy dalam bukunya. Bahkan harga pembelian yang teramat mahal juga menjadi kritik keras Fahmy meskipun akhirnya harga US$ 3,85 miliar lebih murah dari penawaran yang diberikan Freeport kepada Indonesia saat itu.
Djunjunan P.S Seniro Editor Balai Pustaka mengatakan, Balai Pustaka berharap buku ini menjadi bagian dari pencerahan informasi kepada masyarakat Indonesia khususnya para pembaca tentang proses perjalanan Divestasi 51% Saham Freeport sehingga kekayaan alam Indonesia ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat Indonesia.
"Rencananya dalam waktu dekat akan dilaksanakan di Jakarta dan di Yogyakarta. Kami akan undang insan BUMN dan para akademisi. Khusus di Yogyakarta kemungkinan akan dilaksanakan di Kampus UGM tempat penulis mengajar," ujar dia ke Kontan, Rabu (1/5).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
