/2021/08/20/1664986284.jpg "Bursa Mineral 2027 Dinilai Ambisius, CORE: Fondasi Pasarnya Belum Siap")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mandat pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 mendapat sorotan dari kalangan ekonom.
Pemerintah dinilai perlu menyiapkan fondasi yang kuat agar bursa tersebut mampu menjalankan fungsi pembentukan harga acuan domestik secara efektif dan memperoleh kepercayaan pelaku pasar.
Baca Juga: Kementan Kejar Produksi Susu Lokal, Andalkan Impor Sapi Perah untuk Dukung MBG
Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, target operasional yang ditetapkan pemerintah cukup menantang untuk direalisasikan.
Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam membangun ekosistem perdagangan komoditas strategis yang kredibel dan kompetitif.
"Target operasional pada 1 Januari 2027 menurut saya cukup ambisius. Saat ini aturan teknis dan desain kelembagaannya masih dalam proses penyusunan," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Minggu (7/6/2026).
Yusuf menjelaskan, pengalaman Indonesia dalam membangun bursa komoditas menunjukkan bahwa keberadaan regulasi semata tidak cukup untuk menciptakan harga acuan yang diakui pasar.
Baca Juga: Rencana Kemasan Polos Vape Picu Diskusi soal Hak Informasi Konsumen
Faktor utama yang menentukan keberhasilan sebuah bursa adalah likuiditas transaksi dan besarnya volume perdagangan.
"Kita sudah memiliki bursa CPO sejak 2023 dan bursa timah sejak 2013. Namun, keduanya belum berhasil menjadi referensi harga global karena masih menghadapi persoalan likuiditas transaksi," katanya.
Menurut Yusuf, tanpa aktivitas perdagangan yang aktif dan berkelanjutan, bursa akan sulit membentuk harga yang mencerminkan kondisi pasar secara akurat.
Akibatnya, pelaku usaha maupun investor akan tetap mengacu pada harga internasional yang telah lebih dulu mapan.
Dari sisi kelembagaan, Yusuf juga menyoroti perlunya kejelasan pembagian kewenangan dalam pengawasan perdagangan komoditas.
Baca Juga: Harga Cabai Turun Tajam, Bapanas Siapkan Penyerapan Telur dan Daging Ayam
Ia mengingatkan bahwa proses pengalihan fungsi pengawasan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus dirancang secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
"Peralihan fungsi pengawasan dari Bappebti ke OJK berpotensi menimbulkan tumpang tindih apabila pembagian kewenangannya tidak dirumuskan secara tegas," ujarnya.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu menentukan sejak awal model transaksi yang akan diterapkan dalam bursa mineral dan komoditas strategis tersebut.
Menurut Yusuf, keputusan mengenai apakah transaksi bersifat wajib atau sukarela akan sangat memengaruhi tingkat likuiditas pasar.
"Jika sepenuhnya sukarela, likuiditas mungkin sulit terbentuk. Namun jika terlalu memaksa, ada risiko pelaku usaha mencari alternatif perdagangan di luar bursa," jelasnya.
Yusuf menambahkan, pemerintah juga perlu menetapkan prioritas yang realistis dalam pengembangan bursa.
Baca Juga: Bali Jadi Magnet Wellness Asia, Daewoong Tambah Investasi Lewat BFriends
Sejumlah tujuan seperti menjadi acuan harga global, meningkatkan transparansi perdagangan, memperkuat kedaulatan ekonomi, hingga meningkatkan penerimaan negara memang penting. Namun, menurutnya, seluruh target tersebut tidak bisa dicapai secara bersamaan dalam waktu singkat.
"Fokus awal seharusnya membangun pasar yang likuid dan dipercaya pelaku usaha. Jika fondasi itu berhasil dibangun, manfaat-manfaat lainnya akan mengikuti secara alami," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
